Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Sebagai kawasan strategis nasional, mitigasi bencana di kawasan Danau Toba harus diprioritaskan. DPRD Sumut meminta Dinas Kehutanan Provinsi melalui KPH untuk menghentikan penebangan di wilayah hutan Danau Toba untuk meminimalisasi risiko bencana alam di objek wisata tersebut.Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRDSU, Richard Sidabutar di Gedung DPRDSU, Senin (15/04/2019).
Ia mengatakan, dalam pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provisi Sumut, KPH Wilayah II Pematang Siantar, baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan di antaranya, perambahan hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan, klaim masyarakat atas tanah adat, konflik masyarakat dengan pemegang izin konsesi, akses kelola masyarakat, tingginya kebakaran hutan di beberapa kabupaten dan penghentian penebangan hutan di Kawasan Danau Toba.
“Ini untuk meminimalisasi bencana alam yang mungkin nanti juga akan menyulitkan pembangunan pengembangan wisata. Pemerintah harus memikirkan bagaimana mitigasi bencana di wilayah Danau Toba, area itu harus dihutankan kembali,” katanya.
Politisi Gerindra tersebut menyebutkan, Pemkab harus mulai membuka diri terhadap kondisi di wilayah Danau Toba, jangan karena kepentingan menarik investor, Pemkab tidak melihat Danau Toba sebagai daerah yang rentan bencana alam.
“Prioritas pembangunan ke depan harus memikirkan mitigasi bencana, jangan hanya sekadar pembangunan wisata. Kawasan itu rentan terhadap bencana longsor, banjir maupun kecelakaan kapal motor seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Mitigasi bencana itu harus kita siapkan, dampaknya nanti akan ke sisi wisata juga. Saat ini saya belum melihat itu menjadi prioritas pembangunan. Kita harap, Pemprovsu dan Pemkab memprioritaskan itu, agar kalau terjadi bencana kita bisa meminimalisasi korban,” tambahnya.
Menurut Richard, pasca terjadinya kecelakaan kapal motor yang memakan korban ratusan orang tenggelam itu, sudah mulai ada perubahan dengan diresmikannya KPM Ihan Batak di Pelabuhan Ajibata oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu, lanjutnya akan meningkatkan dan menambah daya dukug terhadap pariwisata Danau Toba.“Kapal motor yang beroperasi di Danau Toba hendaknya membuat prosedur keselamatan yang jelas, sehingga tidak terulang lagi kejadian serupa. Di sisi pengawasan, kita harapkan Pemprovsu melakukan pengawasan secara melekat, jangan lagi terjadi kecelakaan kapal akibat kelalaian manusia dan minimnya pengawasan,” jelasnya.
Pengawasan, kata Richard, merupakan kunci untuk melihat apakah kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan prosedur atau kelalaian manusia sehingga bisa menjadi evaluasi ke depannya agar transportasi Danau Toba bisa menjadi zero accident.
Selain mitigasi bencana di kawasan Danau Toba, dalam pertemuan dengan Dinas Kehutanan tersebut, pihaknya juga mendorong agar dinas kehutanan dan KPH Wilayah II melalukan pendekatan patroli pengamanan hutan, sosialisasi batas-batas kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi lahan di dalam kawasan hutan (TORA), fasilitasi pola kemitraan dengan pemilik konsesi, memberi akses seluas-luasnya ke masyarakat untuk pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan merancang perda terkait pengelolaan hutan bentuk kontribusi kehutanan terhadap PAD.(BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar