Beritasumut.com-Dewan Sidang HAM PBB mengeluarkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) pada Juni 2011.
UNGPs ini adalah sebuah pedoman bagi Negara dan Perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor bisnis. Masalahnya hingga hari ini konsep Bisnis dan HAM belum menjadi arus utama pelaku bisnis di Indonesia. Maka konsep baru ini masih perlu disosialisasikan lebih luas oleh Negara, Perusahaan, maupun Masyarakat.
Oxfam, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) mengambil inisiatif untuk mempromosikan konsep Bisnis dan HAM termasuk di dalamnya memperkenalkan dan mendukung implementasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGPs ini. Program yang didanai oleh Uni Eropa ini menyasar bisnis pada umumnya di level nasional dan memberi perhatian spesifik pada industri perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.
Menurut Junardy, Presiden IGCN Oxfam, INFID, dan IGCN menyadari bahwa promosi mengenai Bisnis dan HAM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. "Dibutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan Goal nomor 16 mengenai Peace Justice and Strong Institution serta Goal 17 Partnership dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujarnya, Minggu (09/10/2016).
Sementara Sugeng Bahagijo, Direktur INFID, mengatakan, masuknya isu HAM pada berbagai sektor mencerminkan perkembangan kesadaran sosial akan dampak dari kegiatan bisnis pada HAM, baik internal maupun eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas.
"Inilah yang mendorong munculnya kesadaran akan tanggung jawab di kalangan komunitas bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari operasi dunia usaha," sebutnya.
Budi Kuncoro, Direktur Oxfam menambahkan, Oxfam bangga atas kemitraan ini dan harapannya melalui kolaborasi ini kelompok masyarakat sipil dan bisnis dapat bersama-sama mewujudkan keadaan dimana sektor bisnis menerapkan penghargaan yang penuh terhadap hak-hak asasi manusia.
Program selama tiga tahun ini yang di dukung oleh Uni Eropa “Walking the Talk: Promoting Accountable Business through Advancement of United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) Implementation in Indonesia” ini dilaksanakan untuk mempromosikan bisnis yang Akuntabel melalui Pemajuan Penerapan Panduan Prinsip-Prinsip PBB (UNGPs) terkait Bisnis dan HAM.(rel)
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi