beritasumut.com - Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) melakukan rapat dengar pendapat atau Public Hearing terkait Rancangan Undang Undang (RUU) kesehatan, Selasa (28/03/2023).
Public Hearing dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan masukan dari masyarakat khususnya dari para pemerhati kesehatan, asosiasi rumah sakit swasta di Medan dan pihak terkait lainnya.
Diskusi ini dihadiri narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Sundoyo SH, MKM. MHum. Kemudian Ketua Umum DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HARS), Dr M Luthfie Hakim SH MH dan Ketua Dewan Pengawas RSUPHAM Dr dr Anwar Santoso, SpJP (K) FIHA, FASCCI.
Direkrut Utama RSUPHAM dr Zainal Safri, SpPD-KKV, SpJP (K) mengatakan bahwa pihaknya menjadi salah satu tempat Public Hearing. Sebab menjadi salah satu rumah sakit vertikal (rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat).
"Hari ini kita hadirkan orang-orang berkompeten memberikan masukan untuk kesempurnaan RUU Kesehatan ini. RUU Kesehatan ini sangat baik untuk rumah sakit," katanya.
Adapun untuk RUU Kesehatan ini, jelas dia, yang dikejar adalah pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang yakni dokter spesialis.
"Alhamdulillah, saya pikir banyak sekali masukan tadi agar RUU Kesehatan lebih baik lagi dan lebih sempurna," ujarnya.
Untuk itu, selain mendukung RUU Kesehatan tersebut, Zainal mengatakan pihaknya juga mengharapkan agar program Kemenkes yang sudah sangat baik dengan enam pilar transformasi kesehatan berjalan.
"Maka dengan RUU Kesehatan akan lebih mudah mencapai pilar-pilar yang sudah ditentukan itu," terangnya.
[br] Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Sundoyo SH, MKM. MHum mengatakan, bahwa RUU Kesehatan itu masih dalam proses. Karena untuk membuat suatu peraturan khsuusnya undang-undang tidaklah mudah.
"Oleh karena itu, RUU kesehatan ini masuk dalam rancangan atau metode omnibus law. Insiatif DPR. Sehingga kita terus meminta pandangan atau saran dari stakeholder," katanya.
Senada, Ketua Umum DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HARS), Dr M Luthfie Hakim SH MH mengatakan, RUU Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law ada sebanyak sembilan undang-undang di bidang kesehatan yang akan dicabut.
"Tetapi bedanya adalah sembilan undang-undang ini akan diambil dan di bawa ke RUU Kesehatan yang baru. Jadi ada penggabungan di situ," pungkasnya.(BS04)
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan