Kemenperin Minta Pemda Dukung Industri Tetap Produktif di Tengah Pandemi Covid-19

Beritasumut.com-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri tetap produktif selama masa tanggap darurat dampak pandemi yang disebabkan oleh virus korona baru. Karena itu, Kemenperin meminta dukungan pada berbagai pihak agar pelaksanaan kegiatan industri tetap berjalan selama masa percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Tentunya kegiatanya harus mengacu pada protokol telah ditetapkan pemerintah.

“Dalam masa tanggap darurat pandemi Covid-19, kami meminta semua pihak terutama Pemerintah Daerah (Pemda) agar ikut membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman kemenperin, Minggu (05/04/2020).

Menperin mengungkapkan, seiring dengan ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, diharapkan dunia industri mampu turut berkontribusi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.Kemenperin juga mendorong agar peliburan tempat kerja dilakukan secara selektif dan tetap diberikan kelonggaran khususnya bagi industri yang menghasilkan produk untuk penanganan COVlD-19.

Baca Juga:

• Kemenperin Gandeng Korsel Dorong Akselerasi Sektor Manufaktur
• Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas

Selain itu, Agus juga meminta jajaran Pemda seperti dinas-dinas terkait yang bertanggungjawab di bidang industri, agar melakukan pembinaan kepada perusahaan industri untuk senantiasa melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan kerjanya. “Semoga pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit ini segera cepat berlalu,” papar Menperin.

Sebelumnya, Penetapan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut: Hadapi Wabah HMPV dengan Tenang dan Tetap Waspada
• Kepala Bapperida Papua Tengah: Revisi UU Pemda Bisa Beriringan dengan Otsus

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, para pengembang atau pengelola kawasan industri ikut merespons baik status PSBB yang ditetapkan pemerintah, serta terus mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi wabah penyakit covid-19.

Namun meski demikian, Sanny berharap aktivitas para perusahaan industri (tenant) masih dapat berjalan dengan pengaturan teknis kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tetap menjunjung kaidah keselamatan bagi semua pihak. “Pihak perusahaan diwajibkan menjalankan physical distancing, membersihkan area pabrik secara berkala, menggunakan masker, dan lainnya,” tegasnya.

Sanny menambahkan, dalam penetapan status PSBB, para pengelola kawasan industri juga berharap kelonggaran akses logistik atau jalur distribusi untuk keperluan industri. Di samping itu, juga diharapkan insentif atau tarif khusus selama masa PSBB untuk sarana pendukung kegiatan industri, seperti pasokan listrik, gas industri dan air baku.

Selain itu, HKI juga mengharapkan fasilitasi ketersediaan bahan baku dari pemerintah bagi para perusahaan industri yang bahan bakunya menipis karena negara-negara supplier telah menerapkan lockdown. “Ini tentu tidak mudah, namun dengan keterbukaan informasi dari sisi dunia usaha dan pemerintah, kita dapat mencari solusi-solusi alternatif yang diperlukan untuk kelangsungan industri,” pungkasnya.(BS09)

Kemenperin Gandeng Korsel Dorong Akselerasi Sektor Manufaktur

Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas

Dinkes Sumut: Hadapi Wabah HMPV dengan Tenang dan Tetap Waspada

Kepala Bapperida Papua Tengah: Revisi UU Pemda Bisa Beriringan dengan Otsus

Presiden Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul

Walikota Pematangsiantar Bersama BI dan Bank Sumut Launching Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah