Jumat, 18 April 2025

Ada 21,7 Juta Ha Hutan Bisa Dibagikan, Presiden Jokowi Minta Masukan Kongres Ekonomi Umat

Selasa, 25 April 2017 17:00 WIB
Ada 21,7 Juta Ha Hutan Bisa Dibagikan, Presiden Jokowi Minta Masukan Kongres Ekonomi Umat
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Setelah hampir tiap minggu 3-4 hari di desa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya tahu betul yang diinginkan oleh masyarakat kecil seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan kecil, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.
 
“Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria, kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/04/2017) siang.
 
Yang pertama mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Menurut Presiden, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih bidang-bidang tanah yang ada  belum disertifikatkan.
 
Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan, menurut Presiden,  karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan garapan.
 
Sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7 hektar lahan, terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.
 
Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan.
 
“Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas Presiden, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara rinci. Ia menekankan, bahwa kita harus tahu, produktif atau tidak produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi tidak produktif atau malah perjualbelikan. “Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
 
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, skema ini harus betul-betul sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat, produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.
 
Presiden Jokowi menginginkan agar di dalam Kongres Ekonomi Umat dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret, dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan diputuskan untuk  diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok.(BS01)

Tags
eks HGUkongres ekonomi umatsyariahTanah Garapantanah sengketa
beritaTerkait
Hadiri Semesta Fest 2025, Walikota Medan Apresiasi dan Berharap Membawa Manfaat untuk Ekonomi Syariah

Hadiri Semesta Fest 2025, Walikota Medan Apresiasi dan Berharap Membawa Manfaat untuk Ekonomi Syariah

Begini Jurus OJK Geber Keuangan Syariah di RI

Begini Jurus OJK Geber Keuangan Syariah di RI

Pj Gubernur Sumut Resmikan Masjid Basyariah Langkat

Pj Gubernur Sumut Resmikan Masjid Basyariah Langkat

Manulife Indonesia Meluncurkan Solusi Berbasis Syariah untuk Memenuhi Kebutuhan Generasi Muda

Manulife Indonesia Meluncurkan Solusi Berbasis Syariah untuk Memenuhi Kebutuhan Generasi Muda

Pemko Medan Seminarkan Hasil Penelitian Pengaruh Koperasi Syariah Mesjid Mandiri Bagi Pemberdayaan Ekonomi

Pemko Medan Seminarkan Hasil Penelitian Pengaruh Koperasi Syariah Mesjid Mandiri Bagi Pemberdayaan Ekonomi

Plt Bupati Langkat Afandin Apresiasi Taman Wisata Syariah Pamah Simelir

Plt Bupati Langkat Afandin Apresiasi Taman Wisata Syariah Pamah Simelir

komentar
beritaTerbaru
hit tracker