IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Beritasumut.com-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak profesi dokter sebagai eksekutor kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang disahkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.

Penolakan IDI tersebut disampaikan oleh Ketua IDI Medan, dr Ramlan Sitompul. Dia menyatakan, jika pemerintah tetap bersikukuh untuk menjalankan hukuman tersebut, pemerintah dipersilahkan agar mencari eksekutor lain diluar dari profesi dokter. "Silahkan pemerintah mencari eksekutor lain, mau siapa pun dan dari kalangan profesi manapun. Asalkan ia bukan berasal dari kalangan dokter," ungkapnya kepada wartawan di Medan, Selasa (14/06/2016).

Menurut Ramlan, jika pemerintah sampai menunjuk profesi lain sebagai eksekutor, hal itu sudah bukan menjadi urusan IDI lagi. "Sudah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan IDI. Pemerintah silahkan mencari eksekutor yang bisa, tapi jangan melibatkan profesi dokter," jelasnya.

Baca Juga:

• Andalkan Transisi Cepat, PSMS Incar Kemenangan di Markas PSPS
• Gerebek Rumah Lapak Narkoba, Polresta dan BNNK Deli Serdang Amankan Seorang Pengedar

Ramlan menegaskan, sejatinya semua dokter di Indonesia, etika kedokteran itu melekat pada mereka, meski dimanapun ia bekerja. Apabila dokter sampai melakukan kebiri, hal itu berarti melanggar etika tersebut. "Kita tidak mau image dokter menjadi buruk karena hukuman kimia kebiri tersebut," ungkapnya.

Ketika ditanya bagaimana sikap IDI apabila ke depannya pemerintah menunjuk dokter asing, sebab penolakan IDI sebagai eksekutor, Ramlan menyatakan hal itu sangat sulit untuk terjadi. Sebab hingga saat ini belum ada regulasi mengenai keberadaan dokter asing berada di Indonesia.

Baca Juga:

• Juni-September 2026, BNNP Sumut Ungkap 10 Kasus
• Belasan Siswa SDN 060870 Medan Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Sementara itu, apabila pemerintah justru berupaya menunjuk dokter polisi sebagai eksekutornya, Ramlan mengaku hal tersebut tidak menjadi soal. Hal itu kembali kepada nurani dokter yang bersangkutan. "Memang bisa saja dari dokter kepolisian, tetapi itu tentu ada sanksinya. Sebab, dokter kepolisian juga merupakan bagian dari IDI," tegasnya. (BS02)

Andalkan Transisi Cepat, PSMS Incar Kemenangan di Markas PSPS

Gerebek Rumah Lapak Narkoba, Polresta dan BNNK Deli Serdang Amankan Seorang Pengedar

Juni-September 2026, BNNP Sumut Ungkap 10 Kasus

Belasan Siswa SDN 060870 Medan Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Dua Penumpang Pesawat Gagal Selundupkan Sabu dari Kualanamu ke Kendari

LPA Deli Serdang: Perdamaian Bukan Akhir Penanganan, Pemulihan Anak Harus Dipastikan