Sebanyak 165 Pejabat di Sumut Ikuti Rapat Validitasi Data Wilayah

Beritasumut.com-Plt Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi membuka Rapat Penyusunan dan Validitasi data wilayah pada pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 di Hotel Garuda Plaza Medan, Rabu (25/05/2016) yang diwakili Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan dan Aset Setdaprovsu Drs Robertson.

Turut hadir pada acara tersebut Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen BAK Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Nouval Makhyar SH, Pejabat Eselon 3 dan 4 Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, para peserta yang terdiri bagian pemerintahan, hukum dan bappemas kabupaten kota yang berjumlah sekira 165 orang.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan dan Aset Setdaprovsu Drs Robertson, Plt Gubernur Sumut mengatakan rapat penyusunan dan validitasi data wilayah pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman yang konprehensif kepada aparatur Kabupaten/kota terkait dengan kebijakan pemekaran daerah.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjembatani upaya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna mempersiapkan langkah-langkah dan tindakan dalam menyikapi masalah pemekaran daerah, baik dimasa kini maupun yang akan datang," ujar Plt Gubernur Sumut.

Karena lanjutnya pada saat ini terdapat berbagai permasalahan khususnya yang menyangkut pemekaran, baik itu menyangkut permasalahan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia maupun kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Untuk itu berbagai langkah dankebijakan telah, sedang dan akan terus dilakukan untuk mencari pemecahan atas berbagai masalah yang dihadapi. Khususnya dalam penataan daerah pemekaran.

Dikatakan Plt Gubsu dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan di kabupaten/kota maka perlu adanya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kabupaten/kota.  Sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan yang terokoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan sinergitas dan adanya komitmen dari semua stakeholder penyelenggara pemerintahan terkait. "Diharapkan akan tercapai good Governance dan Clean Government," sebut Plt Gubernur Sumut.(rel)

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Keselamatan Toba 2025

Walikota Medan Hadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan Bersama Menteri Zulhas

Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumut, Pj Gubsu Optimis Optimalisasi Pertanian Terwujud Lewat Kolaborasi Pusat dan Daerah

Wakil Bupati Nias Selatan Pimpin Rakor Rutin OPD

Polres Sibolga Gelar Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Lintas Sektoral