Ini Kewenangan Daerah Terkait Reklamasi Menurut Seskab

Beritasumut.com-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, menyebutkan, izin reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantura) diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, wewenang dan tanggungjawab reklamasi pantura berada pada Gubernur DKI.

"Seperti yang saya sampaikan pada awal, reklamasi itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat boleh mendelegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda)," kata Pramono di ruang kerjanya di Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (06/04/2016) sore.

Pramono menunjuk contoh yang sederhana tentang permasalahan reklamasi yang masih belum terselesaikan di Bali, dimana izin reklamasi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Terkait Pantura, Seskab menjelaskan pada tahun 1995 itu kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta, tetapi kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2008 kewenangan itu dicabut.

"Yang dicabut apa? Yang dicabut adalah hal yang mengatur tata ruang. Tetapi kewenangan terhadap reklamasinya sendiri masih ada, masih diberikan. Nah, kemudian keluarlah Perpres Nomor 122 tahun 2012," jelas Pramono, seperti dikutip dari setkab.go.id.

Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 122 tahun 2012, lanjut Seskab, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi dan kegiatan reklamasi pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah.

"Kalau membaca ini maka, pasal 16 tersebut reklamasi pantura Jakarta bukan merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi ada hal yang berkaitan dengan KLHS, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis," jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah berkaitan pada konstribusi pengembang yang tidak diatur dalam Perpres. Inilah yang menurut Seskab menjadi persoalan.

"Mau 30 persen, mau 20 persen, mau 15 persen mau 5 persen, itu diatur dalam Perda. Perdanya yang  belum ada, maka kemarin yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika Perda yang mengatur itu yang melibatkan DPRD provinsi," ungkap Pramono.(BS01)