8 Tahun, Gerindra Tetap Jadi Oposisi

Beritasumut.com - Partai Gerindra menegaskan tetap sakan menjadi partai oposisi dan siap mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Gus Irawan Pasaribu di hadapan ratusan kader dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Kantor DPD di Jalan DI Panjaitan, Medan, Sabtu (6/6/2016).

Gus yang menjadi pembina upacara mengatakan sikap yang diambil partai itu adalah instruksi Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurutnya, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tetap berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro rakyat, namun di sisi lain pihaknya tetap akan tetap jadi penyeimbang, walaupun di parlemen di Senayan, Fraksi Gerindra hanya tinggal berdua dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski demikian, Gus menekankan selama ini partainya tetap komit meski tanpa partai lain.

"Ya selama ini kami hanya sendiri. Kadang ada (partai lain) yang bergabung, tiba-tiba berseberangan. Itu hal yang biasa. Gerindra tetap konsisten, walaupun sendiri. Tidak masalah," ujarnya.

Selama 8 tahun Partai Gerindra berdiri dan telah 6 tahun berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan pengalaman yang tetap konsisten membangun bangsa.

"Itu intinya, kita ingin membangun bangsa, bukan mendukung pemerintah. Itu merupakan dua hal yang berbeda," tegasnya.

Selama ini, kata Gus, Gerindra kerap mengkritisi pemerintah walau pada akhirnya keputusan yang diambil melalui mekanisme suara terbanyak mengakibatkan kritik yang membangun itu kandas.

Sebagai contoh, Gus mengatakan sangat banyak program pemerintah yang muluk-muluk serta menggampangkan semua urusan, walau pada akhirnya hal itu tak dapat dijalankan dengan baik.

"Kebijakan ekonomi sampai 10, tapi siapa yang ingat apa-apa saja kebijakan itu? Bahkan, setiap kali kebijakan itu diambil, selalu impor, padahal katanya ingin kedaulatan pangan, ekonomi dan sebagainya. Tapi dengan mengimpor 1 juta sapi, apakah itu baik untuk keuangan negara dan perekonomian bangsa? Semua orang bisa jawab itu tidak, tapi pemerintah tetap melakukan itu. Inilah yang jadi perhatian Gerindra selama ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Gus mengatakan bahwa Gerindra juga menentang kebijakan pemerintah tentang pajak yang memungkinkan para pengemplang pajak bebas dari denda. Menurutnya, hal itu tidak hanya akan merugikan pendapatan negara, tapi juga melukai hati rakyat, wajib pajak yang selama ini patuh membayar kewajiban mereka.

Menurutnya, jika benar pemerintah ingin mewujudkan kedaulatan pangan, maka impor bukan penyelesaian, melainkan sebuah jalan yang keliru.

"Di sinilah peran Gerindra yang tetap menginginkan pemerintah melakukan hal yang pro rakyat, bukan menguntungkan distributor. Apa di Indonesia tak ada sapi? Tak ada kedelai, bawang, garam jagung dan yang lainnya? Kenapa tidak memanfaatkan hasil bumi dari para petani," katanya.

Gus juga menyebut kehadiran Gafatar yang fenomenal merupakan salah satu bentuk reaksi kekecewaan rakyat yang mencoba mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

"Terlepas dari paham yang dikatakan menyimpang, tapi tujuan mereka (Gafatar) sama dengan Gerindra. Makanya, orang-orang seperti ini bisa diajak bergebung dengan Gerindra untuk mewujudkan bangsa yang mandiri," katanya.

Sementara itu Ketua DPC Gerindra Kota Medan Bobby O Zulkarnain mengatakan di hari jadi kedelapan, ia merasakan soliditas para kader semakin tinggi. Terlebih para kader di Fraksi DPRD Kota Medan.

"Para kader di Fraksi kami di DPRD Kota Medan semakin banyak membela masyarakat khususnya pelayanan publik yang dilakukan Pemko Medan. Dan kami DPC Gerindra Kota Medan mendukung kebijakan Wali Kota terpilih sepanjang kepentingan Wali Kota membela dan memperjuangkan hak-hak kaum marjinal di Kota Medan," ucap Bobby.

Tak hanya itu, dirinya juga mendesak agar Pemko Medan segera menjalankan beberapa perda yang sifatnya demi kepentingan umum seperti Perda Penertiban PKL dan perda penertiban papan reklame di zona larangan.

"Selain itu kami juga mendesak agar Pemko Medan segera menjalankan perda seperti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mengajak para PKL untuk berkomunikasi agar mengerti bahwa tempat berjualan itu mengganggu kepentingan publik dan pengguna jalan lainnya. Serta kami mendesak agar Pemko Medan berani tegas menertibkan papan reklame di zona larangan yang menyalahi aturan tanpa pandang bulu dan tanpa memandang siapa pengusaha di belakangnya. Karena kami sangat miris perda yang dibuat oleh uang masyarakat Kota Medan melalui pajak, namun tidak dijalankan secara tegas oleh Pemko Medan selaku eksekutor dan pelaksana perda tersebut," tegasnya. (BS-001)