Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara rinci menyampaikan penilaiannya terhadap masing-masing lembaga negara, dari MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Yudisial.
Jokowi mendukung masing-masing lembaga negara untuk memperkuat peran dan fungsinya terutama dalam melanjutkan reformasi birokrasi, dan berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan.
Presiden mengingatkan, masing-masing lembaga negara juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional.
“Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi dalam sidang paripurna MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di gedung MR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015) pagi.
Untuk itu, Presiden mengajak para pimpinan lembaga negara untuk berperan lebih besar dalam memelihara stabilitas politik demi percepatan pembangunan nasional.
“Mari kita bersama-sama gelorakan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bangun tanah air, tanah tumpah darah kita dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” pinta Kepala Negara.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa semua lembaga negara di tanah air selama ini terus bekerja. Ia menyebutkan, MPR telah membangun tradisi politik yang baik, dengan bersilaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, juga kepada teman bertanding dalam pilpres yang lalu.
Sementara itu DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, kata Jokowi, sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern.
“Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik,” sebut Presiden.
Adapun DPD, juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah, sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah.
“Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah,” kata Presiden seraya menunjuk contoh lahirnya beberapa undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015.
Sementara dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara.
“Sebagai lembaga negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap Presiden.
Mengenai Mahkamah Agung, dinilai telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan.
“Dengan langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan,” kata Jokowi.
Adapun Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, dinilai telah berhasil mengawal dan menghantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi, berlangsung aman dan damai.
“Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah,” ujar Jokowi.
Terkait Komisi Yudisial, selama ini telah menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.
Sidang paripurna MPR RI itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden Boediono, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Kerja, serta Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
