Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mendorong kabupaten/kota untuk memaksimalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah.
Harapan itu dikemukakan Tengku Erry Nuradi saat membuka lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Sumut 2015 di Gedung Binagraha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/4/2015).
Hadir dalam acara tersebut Walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe MHum, mewakili Walikota Sibolga Agus Salim, Program Direktur Wilayah Sumbagut PNPM Mandiri Perkotaan Fery Setiawan, sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sumut, Kadis Tarukim Sumut Binsar Situmorang, Ketua Panitia yang juga Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah Sumut M Bajang Ahmadi dan seratusan peserta lokakarya dari kabupaten/kota se Sumut.
Dalam kesempatan itu, Tengku Erry menegaskan, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara bottom up.
"Dalam program ini, masyarakat belajar membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan swakelola, mengawasi serta mengevaluasi secara mandiri," ujar Tengku Erry.
Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai luhur, serta berupa dokumen program masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
"Program ini juga sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi angka kemiskinan," tambah Tengku Erry.
Tengku Erry juga mengharapkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk di kabupaten/kota oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yang tersebar di 622 kelurahan/desa pada 72 kecamatan di 14 kabupaten/kota, menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
"Kelembagaan BKM tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya, serta perlu dibangun forum komunikasi efektif di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi," imbau Tengku Erry.
Dalam kesempatan yang sama, Tengku Erry juga mengharapkan lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja program secara sinergis dan tepat sasaran.
Tidak lupa Tengku Erry menyampaikan mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai yang masuk dalam peringkat 4 besar nasional dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan peringkat 6 yang diraih Pemko Sibolga.
"Ungtuk tahun berikutnya, semoga kabupaten/kota se-Sumut yang lain bisa masuk peringkat sepuluh besar nasional," ujar Tengku Erry.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya M Bajang Ahmadi melaporkan kegiatan lokakarya review dalam PNPM MP dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang ini merupakan suatu ajang berkumpul untuk sosialisasi dimana proses pengenalan dan diseminasi program pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu juga sebagai forum diskusi untuk mereview hasil capaian program, proyek, kebijakan, cerita sukses, serta praktek terbaik, merumuskan pemecahan masalah dan memotret prospek program.
"Lokakarya juga diharapkan memberikan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengetahui hasil evaluasi capaian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumut, serta mampu menyusun rencana kerja pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Bajang.
PNPM MP yang dulu dikenal sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), telah berjalan sejak Tahun 2006 yang telah menjadi wilayah pendampingan PNPM Madiri Perkotaan Sumatera Utara adalah di 7 kabupaten dan 7 kota dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah tersebut diantaranya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga.
Dalam rentang waktu lebih kurang 9 tahun, lanjut Bajang, telah diluncurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan sebanyak lebih kurang Rp512,1 miliar yang terdiri atas lebih kurang Rp414 miliar APBN dan lebih kurang Rp97,8 miliar sharing pemerintah kabupaten/kota (APBD). Sedangkan dana swadaya msyarakat lebih kurang Rp71,2 miliar.
"BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial," papar Bajang. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
