Jumat, 26 Juni 2026

Heboh Soal Rasionalisasi APBD Sumut Bernuansa Politis

Rabu, 13 November 2013 23:21 WIB
Heboh Soal Rasionalisasi APBD Sumut Bernuansa Politis
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Sigit Pramono Asri menyikapi positif tentang kebijakan rasionalisasi (pemotongan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2013 oleh Pemprov Sumut.

"Keresahan dan tanggapan negatif sesama politisi di DPRD Sumut, sangat kental nuansa politis. Sebab, rasionalisasi hanya sebatas istilah, sedangkan kebijakan pemerintah dalam mengkoreksi dan evaluasi anggaran memang telah dilakukan setiap tahun APBD," kata Sigit di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (13/11/2013).

Dikatakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, soal koreksi anggaran itu sebenarnya kan memang dilakukan setiap tahun, tapi kenapa nggak pernah diributi seperti tahun ini, tapi ya, karena ini memang tahun politik, ujarnya bernada tertawa.

Sigit yang ditemui saat akan memasuki ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap mengemukakan, rasionalisasi sebenarnya hanya meminjam istilah untuk evaluasi APBD yang rutin terjadi setiap tahun. "Evaluasi APBD merupakan domain Pemprov Sumut selaku pengelola anggaran," ungkapnya.

Ditanya tentang sektor yang terkena rasionalisasi, Sigit membenarkan bakal ada rasionalisasi anggaran di hampir semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk tahun ini. Kebijakan itu, terpaksa dilakukan karena rencana anggaran dari beberapa sektor tidak terealisasi, termasuk juga anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Di bagian lain menanggapi komentar negatif sesama rekannya di DPRD Sumut, terkait kebijakan rasionalisasi itu, Sigit mengatakan seharusnya anggota dewan jauh hari sudah membawa masukan  yang diterima dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komisi mereka masing-masing. 

"Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di masing-masing Komisi, harusnya kan sudah tahu, instansi mana saja yang tidak memenuhi target. Harusnya itu dibawa dalam rapat Banggar, sehingga tidak perlu heboh lagi saat ada kebijakan rasionalisasi anggaran," pungkas Sigit.  

Sebelumnya, sejumlah wakil rakyat di DPRD Sumut, mengecam tindakan Pemprov Sumut yang telah melakukan rasionalisasi APBD 2013, tanpa sepengetahuan DPRD Sumut, selaku institusi yang berwenang mengesahkan anggaran. 

Apalagi akibat dari kebijakan itu, sejumlah sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat terganggu. Sejumlah sarana yang telah proses tender bahkan telah dikerjakan juga bermasalah. 

Pro kontra tentang rasionalisasi ini di gedung dewan, diantaranya dari Anggota Fraksi Partai Demokrat Guntur Manurung, dari PDI Perjuangan Budiman P Nadapdap yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus APBD Sumut 2013, terkait kebijakan rasionalisasi tersebut. (BS-022)

Tags
beritaTerkait
PB PON Wilayah Sumut Rasionalisasi Kebutuhan Anggaran PON XXI

PB PON Wilayah Sumut Rasionalisasi Kebutuhan Anggaran PON XXI

Pemprov Sumut Mengaku Siap Kelola SMAN Sederajat

Pemprov Sumut Mengaku Siap Kelola SMAN Sederajat

Jumlah Pegawai Pemprov Sumut akan Bertambah Lebih Seratus Persen

Jumlah Pegawai Pemprov Sumut akan Bertambah Lebih Seratus Persen

RS Pirngadi Akan Rasionalisasi Tenaga Honorernya Tahun 2017

RS Pirngadi Akan Rasionalisasi Tenaga Honorernya Tahun 2017

Tenaga Honorer RS Pirngadi Medan Bakal Dirasionalisasi

Tenaga Honorer RS Pirngadi Medan Bakal Dirasionalisasi

Kelebihan 1 Juta PNS, Menteri PANRB Jamin Rasionalisasi Tidak Dilakukan Secara Drastis

Kelebihan 1 Juta PNS, Menteri PANRB Jamin Rasionalisasi Tidak Dilakukan Secara Drastis

komentar
beritaTerbaru
hit tracker