Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Dzulmi Eldin Syahrum menghadiri acara dialog terbuka bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Purnomo di Ruang Rapat Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Medan, Selasa (21/5/2013). Dialog bertujuan untuk memperoleh pandangan dan masukan dari para akademisi, mahasiswa, insan media, stakeholders, kepala daerah dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara saat ini.
Dihadapan Rektor USU Syahril Pasaribu, Asisten Umum Sekretariat Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay, Inspektur Kota Medan Farid Wajedi, akademisi, insan media, Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Medan serta perwakilan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi, Hadi mengawali dialog dengan memaparkan secara detail mengenai BPK, mulai dasar hukum, visi dan misi, nilai-nilai, tugas dan wewenang BPK serta tugas pemeriksaan BPK.
“Sebagai sebuah lembaga negara, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan,” kata Hadi.
Dijelaskan dia, BPK kini memiliki lebih kurang 2.800 pegawai dan dipimpin 9 orang. Itu sebabnya putusan yang diambil BPK merupakan keputusan kolektif. Sementara jumlah laporan kurang lebih 1.250 laporan hasil pemeriksaan per tahun. Sedangkan untuk pemeriksaan laporan keuangan sebanyak 700 entitas per tahun. “Kita harus selesaikan pemeriksaan dalam waktu 2 bulan sejak diterimanya laporan keuangan dari pemerintah,” ungkapnya.
Dengan keterbatasan sumber daya tersebut dan banyaknya tugas pemeriksaan yang besar, jelas Hadi, BPK mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui monitoring yang kuat. “Visi dan misi BPK ingin menjadi pemeriksa yang kredibel dan berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kemudian memberikan pendapat untuk meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Serta berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Menemukan berarti refresif, sedangkan mencegah berarti preventif,” paparnya.
Terkait dengan sistem monitoring yang dilakukan, terang Hadi, “memaksa” semua pengelola patuh sehingga mengurangi KKN yangf timbul dari adanya niat dan kesempatan. Karenanya, sistem monitoring harus didukung dengan dasar hukum dan sinergi dan konsistensi. Hasil informasi tersebut diintegrasikan menjadi pusat data informasi. Data-data tersebut akan dilakukan link match secara otomatis. “Apabila ada data yang tidak matched, BPK akan lakukan korespondensi dengan auditee yang memiliki data. Jika masih belum dapat dijelaskan, maka BPK akan lakukan field audit,” paparnya.
Hadi berharap dengan sistem monitoring yang dilakukan dapat mengurangi persinggungan auditor dengan auditee. Selain itu dapat menghasilkan kepastian hukum, mengurangi korupsi secara sistematik dan meningkatkan penerimaan, meningkatkan efisiensi, efektifitas belanja dan mendukung go green.
Sementara itu Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin menyambut baik digelarnya dialog terbuka dengan Ketua BPK RI tersebut. Pemaparan yang disampaikan Ketua BPK Hadi Purnomo diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peserta yang hadir.
“Saya menilai program ini sangat baik. Semoga ke depannya semua pihak dapat mengetahui apa yang menjadi program BPK, terutama terkait dengan IT yang saat ini dikembangkan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring yang kuat. Saya yakin dengan perkembangan sistem IT di kalangan pemerintah, tentunya sangat memudahkan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan,” kata Eldin.
Dengan sistem IT yang telah dibangun, kata Eldin, maka pihak BPK tidak perlu lagi mendatangi para entitasnya. Cukup dengan mendownload dari komputer masing-masing. “Jika ada kejanggalan yang ditemukan, maka BPK dapat langsung mempertanyakannya kepada entitas yang bersangkutan. Kemudian entitas tersebut mengklarifikasi kejanggalan yang ditemukan. Dengan sistem ini kita harapkan dapat terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” harapnya.
Sebelumnya Rektor USU Syahril Pasaribu dalam laporannya menjelaskan, peserta dialog terbuka ini berasal dari dosen S2 dan S3 seluruh fakultas di lingkungan USU, universitas swasta di Sumut, insan media dan unsur pimpinan daerah yang berjumlah lebih kurang 200 orang.
Tujuan digelarnya dialog, guna memperoleh pandangan dan masukan dari para akademisi, mahasiswa, insan media, stakeholders, kepala daerah dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Kemudian untuk mensosialisasikan BPK RI sebagai yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara. “Kami berharap melalui dialog ini tata pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” jelas Syahril. (BS-024)
Tags
beritaTerkait
komentar
