Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Dua orang kepala desa (Kades) yaitu Kades Aek Baru Julu dan Kades Lubuk Bondar, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mendatangi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Madina untuk melaporkan kondisi desa mereka yang tidak pernah diperhatikan selama ini dan sangat memprihatinkan. Kedua Kades itu menemui anggota dewan dari Fraksi PKB, Edi Anwar yang juga anggota Komisi 4 DPRD Madina, Rabu (17/04/2013).
Kades Aek Baru Julu Ali Ansor Nasution kepada wartawan menjelaskan, kedatangan mereka ke DPRD Madina hanya untuk menyampaikan kondisi desa mereka yang sangat jauh dari perhatian pemerintah bahkan masyarakat desa yang berjumlah 348 jiwa itu menilai pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya karena jangankan untuk memenuhi hak pendidikan, kesehatan dan sebagainya, hak untuk bertahan hidup saja sangat sulit.
“Kami ingin menyampaikan kondisi hidup masyarakat kami ke DPRD Madina, apakah masih berterima atau tidak kami tidak tahu, karena sudah belasan bahkan puluhan tahun usia desa kami yang dimekarkan tetapi pembangunan tidak ada, apalagi saat ini kami membutuhkan pembangunan yang menentukan hidup masyarakat kami,” ucap Kades Ali Ansor.
Dia juga menceritakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan pembangunan terutama jalan rabat beton pada jalan utama menuju desa itu sepanjang 2,5 kilometer dari Simpang Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, sebab seusia desa itu atau 15 tahun belum ada pembangunan satu-satunya jalan ke desa itu dan masih terbuat dari tanah merah, sehingga bagi warga yang ingin memasarkan hasil buminya harus menggunakan jasa ojek (RBT). selain itu, desa ini juga membutuhkan jembatan yang menyeberangi Sungai (Aek) Baru sepanjang 22 meter menuju gedung SDN di desa itu. Selama ini semua murid sekolah itu harus menyeberangi sungai khusus untuk murid kelas 1 harus diantarkan para orangtuanya untuk menyeberangi sungai.
“Belum lagi fasilitas lain, artinya jangankan untuk memperoleh hak pendidikan dan kesehatan yang layak sesuai dengan visi-misi Pemkab Madina, hak untuk bertahan hidup saja kami sangat susah, bayangkan saja pak akibat pembangunan infrastruktur jalan yang tidak ada kami kesulitan untuk mengangkut hasil bumi dari desa kami,” keluhnya.
Lebih parah lagi disampaikan Kades Lubuk Bondar Sangkot Batubara. Disampaikan Sangkot di Desa Lubuk Bondar terdapat 375 jiwa penduduk dengan 82 KK, namun hingga saat ini jalan menuju desa mereka dari Simpang Muara Soma sepanjang 4 kilometer masih terbuat dari tanah dan sekarang berupa lumpur sehingga kendaraan yang bisa melewatinya hanya berupa kendaraan roda dua dan itu jugalah angkutan umum yang digunakan warga untuk sampai ke Muara Soma dengan ongkos yang sangat mahal yaitu Rp15 ribu perorang. Itu pun kata Sangkot, jika melewati lumpur penumpangnya harus turun dari sepeda motor itu.
Selain itu anak-anak usia SD harus rela bersekolah di luar desa. SD terdekat berada di Muara Soma yang harus berjalan kaki 8 kilometer setiap hari karena orangtua tidak sanggup membiayainya Rp30 ribu per hari untuk ongkos ojek. Dengan kondisi itu semua murid SD dari desa itu yang berjumlah hampir 100 orang wajib berangkat sebelum pukul 06.00 WIB agar tidak terlambat tiba di sekolah dan tiba ke rumah biasanya pada pukul 15.00 WIB. Selain itu, Sangkot juga mengeluhkan hingga saat ini belum ada fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan desa (Poskesdes) di desa itu sehingga bidan desa yang bertugas kewalahan dan harus menumpang di rumah-rumah warga.
“Kami sangat membutuhkan pembangunan dan kami sudah berulangkali menyampaikan ini kepada pemerintah namun belum ada realisasi apapun soal pembangunan jalan ini. Akibat sulitnya transportasi ke desa kami, harga hasil bumi kami turun drastis dan jauh beda dengan hasil bumi dari desa yang memeroleh pembangunan. Bahkan toke maupun pengumpul hasil bumi di daerah ini tidak ada yang mau datang ke desa kami dan terpaksalah kami yang mengantarnya ke Pasar Muara Soma berjalan kaki dan sebagian warga ada yang naik RBT dengan ongkos Rp30 ribu perorang belum lagi barang. Padahal hasil bumi hanya berupa karet, gula aren dan tanaman holtikultura berupa sayur mayur. “Jika kondisinya terus seperti ini bagaimana kami bisa bertahan hidup, jangankan untuk hak pendidikan dan kesehatan, untuk makan saja warga kami susah Pak,” ungkapnya.
Dia sangat berharap pemerintah memperhatikan nasib dan kondisi hidup mereka di beberapa desa di Kecamatan Batang Natal karena tidak hanya dua desa itu saja masih ada beberapa desa lain yang kondisinya sama.
Anggota Komisi 4 DPRD Madina Edi Anwar Nasution kepada wartawan mengaku sedih mendengar penuturan kedua kades itu meskipun selama ini dia sudah memperjuangkan pembangunan di beberapa desa terisolasi, namun dana yang dialokasikan pemerintah masih sangat jauh dari apa yang diharapkan masyarakat.
“Jujur kami sangat terharu melihat kondisi hidup masyarakat di beberapa desa Kecamatan Batang Natal karena saya sudah berulang kali melihat desa itu dan sudah saya perjuangkan setiap pembahasan anggaran, namun yang dialokasikan pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat. Kami dari Komisi 4 akan terus memperjuangkan ini dan semoga pemerintah kita khusus bupati terketuk hatinya mendengar keluhan masyarakat tertinggal seperti ini, itu harapan kami,” kata Edi. (BS-026)
Tags
beritaTerkait
komentar
