Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Pemerintah Kota Medan menetapkan target untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 sebesar Rp433 miliar lebih. Target ini dapat tercapai bila secara bersama-sama saling bersinergi memanfaatkan potensi yang ada. Perlu disadari pesatnya pembangunan kota sesungguhnya menciptakan bangunan baru yang nilai pajaknya juga harus diperbaharui. Untuk itu diharapkan peran aktif dari para Camat dan Lurah beserta pihak terkait, seperti Kepala Lingkungan, UPT Kecamatan untuk terus bekerjasama dan sama-sama bekerja guna tercapainya target penerimaan PBB 2013.
Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM pada acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan tahun 2013 kepada Camat se Kota Medan di Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/03/2013).
Dikatakannya, harus disadari bahwa PBB merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kota yang cukup besar guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Karenanya kesadaran dalam melunasi kewajiban membayar PBB oleh semua dan segenap warga masyarakat perlu terus kita tingkatkan, agar roda pembangunan di Kota Medan dapat berjalan dengan baik.
“Hari ini disampaikan SPPT PBB melalui Camat dan Lurah untuk diserahkan kepada masyarakat, ini merupakan kewajiban masyarakat untuk membayarnya, namun peran Camat dan Lurah untuk bisa mengimbau agar tidak menunda lagi pembayarannya setelah menerima SPPT,” ujar Eldin.
Menurutnya, bila masyarakat sudah menerima SPPT PBB tersebut dan dinilai sudah cocok atau sesuai dengan data yang ada di SPPT tersebut agar segera melunasinya PBB, dan kepada para Camat serta Lurah harus menginformasikan ini secara jelas, juga melalui Kepala Lingkungan diimbau apa bila nantinya terdapat ketidak sesuaian SPPT dengan keadaan luas lahan tanah dan kondisi bangunan dilapangan segera cepat dilaporkan kepada Dinas Pendapatan untuk segera dilakukan perubahan.
Ditambahkannya, perolehan penerimaan dari sektor PBB tahun 2012 lalu sebesar Rp275 M atau sekitar 77,87 persen dari target penerimaan yang ditetapkan. Diakui, berbagai masalah yang timbul menjadi faktor yang dapat mengurangi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, namun sesungguhnya dipercaya sebenarnya wajib pajak PBB Kota Medan memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu perlu terus menggali kembali dan meningkatkan semangat serta kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo.
Lebih lanjut Wakil Walikota Medan meminta perangkat kota yakni Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan agar meninggalkan kebiasaan yang lama. Saatnya harus merubah mindset, layanilah masyarakat baik, karena sudah diberikan semacam honor untuk Kepling sedangkan Lurah dan Camat diberikan operasional. Mari layani masyarakt dengan baik, tidak banyak yang dituntut masyarakat, yang dituntut masyarakat agar pemerintah melayani masyarakat dengan baik tidak mempersulit urusan masyarakat.
Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Muhammad Husni SE MSi mengatakan, secara faktual realisasi penerimaan PBB hari ini sudah mencapai 2 persen lebih dari target yang ditetapkan. Artinya masyarakat sudah berperan aktif, untuk itulah pada hari ini secara masal kita serahkan SPPT PBB 2013 kepada masyarakat. Untuk itulah diharapkan dukungan para Camat dan Lurah agar lebih memacu percepatan pembangunan dari sektor penerimaan PBB ini begitu juga, kepada masyarakat diimbau agar membayar PBB jangan sampai jatuh tempo.
“Dengan informasi dan layanan yang akurat kepada masyarakat ini nantinya dapat mengajak masyarakat membayar PBB ini lebih cepat, sehingga akselerasi pembangunan dapat dilaksanakan, dan pencapaian target yang ditetapkan dapat tercapai, secara bersama melalui kekuatan perangkat yang ada dapat memobilisasi ini,” harap Husni.
Menurutnya, untuk mendekatkan potensi PAD, diketahui di lapangan banyak terjadi perubahan dimana dulunya tanah kosong sekarang ini sudah berdiri bangunan, dan SPPT sudah disiapkan. Disamping terus melakukan pendataan secara maksimal, dimana terjadinya perubahan-perubahan juga SPPT dilakukan perubahan. Untuk itulah diminta kepada Camat, Lurah dan Kepling bila dilapangan ditemukan ada perubahan agar segera melapor ke Dinas Pendapatan untuk disesuaikan, diubah dan diupgrade. (BS-024)
Tags
beritaTerkait
komentar