Ingin Kelola Tirtanadi, Pemko Medan Diminta ‘Berkaca’

Medan, (beritasumut.com) – Rencana Pemko Medan mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi dinilai terlalu berlebihan dan emosional meski hal tersebut mendapat sinyal dari Wakil Presiden terkait pengelolaan air bersih dan limbah ada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau saya melihat keinginan Pemko Medan tersebut terlalu berlebihan. Mengelola Tirtanadi bukan hal mudah,”ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Ikrimah Haidy  ST MSi saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Senin (21/01/2013) siang.

Ikrimah mengingatkan Pemko Medan jangan mengedepankan emosional dalam menyikapi sinyal Wapres , melainkan pemko harus rasional menyikapinya.

“Pemko jangan emosional melainkan harus rasional. Kita melihat sampai sekarang ini banyak perusahaan daerah (BUMD) yang bernaung di Pemko Medan kondisinya belum stabil dan bahkan tidak memberikan keuntungan yang jelas,” ungkap Ikrimah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, banyaknya BUMD yang bernaung di Pemko Medan tidak bisa memberika nilai positif bisa dibuktikan dengan belum maksimalnya tata kelola pasar yang dilakukan BUMD Pemko Medan yakni PD Pasar.

“Kita melihat PD Pasar juga belum mampu mengelola pasar dengan baik, bahkan untuk merevitalisasi pasar pemko harus meminjam uang yang besar dari Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp77 miliar,” ungkapnya.

Dalam permasalahan ini, Ikrimah mengingatkan agar Pemko Medan berkaca dengan kemampuan Pemko Medan mengingat BUMD-BUMD yang berada dalam pengelolaan pemko Belum sepenuhnya baik.

“Harusnya Pemko Medan berkacalah, kita lihat banyak BUMD seperti PD Pembangunan, PD RPH belum memberikan kontribusi yang maksimal,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, keinginan mengekola PDAM Tirtanadi oleh Pemko Medan juga harus disesuaikan dengan keuangan Pemko Medan.

“Ini juga harus menjadi perhatian, jangan sampai pengelolaan PDAM Tirtanadi malah menjadi beban keuangan Pemko Medan,” ungkapnya.

Dalam pengelolaan PDAM Tirtanadi sebenarnya ada dua masalah yang  perlu diperhatikan dan itu akan sangat membebani Pemko Medan nantinya. Permasalahan tersebut adalah tentang debit air dan polusi air.

“Masalah debit air misalnya, untuk Tirtanadi ini ada tiga wilayah yang menjadi sumber air diantaranya Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang dan Medan sendiri. Jika ada masalah terkait sumber air tersebut maka pemprovlah yang sangat strategis menyelesaikannya,” ungkapnya seraya mengatakan hal serupa juga berlaku untuk permasalahan timbulnya polusi air.

Jadi Ikrimah menilai, keinginan Pemko Medan harus benar-benar dipikirkan jangan hanya megandalkan emosional  melainkan harus rasional menyikapinya.

“Kita tidak ingin Tirtanadi makin parah jika dikelola Pemko Medan untuk itulah menyikapi masalah ini jangan emosional,” ungkapnya. (BS-001)

Diteror Bunuh OTK, Rajudin Minta Kecurangan Dunia Pendidikan di Medan Direspon Semua Pihak

Poldasu Belum Terima Laporan Terkait Teror Kepada Anggota DPRD Medan

Konflik di Hermes, Pemko Medan Perlu diajak Bicara

Demo di Tengah Jalan, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Redam Emosi Pedagang Aksara

Lapak Terbakar, Pedagang Aksara Jualan di Pinggir Jalan

Granat Kota Medan Dukung Pemko dan DPRD Tambah Anggaran Kepolisian