Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Tindak lanjut dugaan korupsi yang melibatkan beberapa daerah di Sumatera Utara terkait Bantuan Daerah Bawahan (BDB) penting segera diselesaikan.
Hal ini mengingat kasus dugaan korupsi BDB tersebut diduga melibatkan hampir semua kepala daerah kabupaten/kota di Sumut pra Pilgub Sumut.
Hal ini disampaikan aktifis asal Sumut Ahmad Riduan Hasibuan yang merupakan Bendahara Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalama keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2015).
Mengingat pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang ingin mendalami kasus ini agar tidak bernilai politik menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Indonesia dan Sumut secara khusus, penuntasan kasus ini akan menjadi ketegasan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.
Aktifis Muda NU ini menambahkan alasannya bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada serentak yang akan dilaksanakan akan menjadi medan tarung partai politik antara KIH dan KMP, hal ini sesuai dengan apa disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam resepsi pelantikan dan Rakernas PAN di Jakarta.
Statemen seorang presiden yang juga kader partai politik pemenang pemilu ini tentu tidak bisa dianggap candaan. Mengingat banyaknya kader-kader partai lain yang dijadikan tersangka tanpa menggunakan tangan KPK akhir-akhir ini, jelas pria kelahiran Labuhanbatu Utara ini.
Sambungnya, jika dihitung persentase kader yang menjadi kepala daerah di Sumut, kebanyakan KMP. Tanpa rasa suudzon ini akan menjadi bola penghancur secara politik. Ini yang kemudian harus sesegera mungkin diselesaiakan. Sehingga pernyataan seorang Jaksa Agung ini menunjukkan wibawa hukum yang tinggi di Indonesia.
"Harapan kita sebagai anak daerah, tentu tidak ingin kepala daerah hasil pilkada serentak itu produk gagal, atau produk yang sudah berpenyakit. Sehingga pasca terpilih diciduk aparat penegak hukum untuk dan dijadikan tersangka," tutupnya. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar