Beritasumut.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015.
Berdasarkan laporan itu, sejumlah K/L berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada yang ‘naik kelas’ dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP), juga dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) menjadi WDP atau WTP.
Namun juga ada sejumlah K/L yang ‘turun kelas’ dari opini WTP pada tahun anggaran 2014, kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan ada yang sebelumnya WDP kini menjadi TMP (Tidak Menyertakan Pendapat).
Beberapa K/L yang berhasil /Bappenas, Polri, BPOM, BKPM, MK, PPATK, Kemendag, KPK, DPR-RI, dan Sekretariat Kabinet. Khusus mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK di antaranya adalah: Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN Sekretariat Kabinet (Setkab) pencapaian WTP ini merupakan pencapaian yang keempat bertutur-turut sejak penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.
Dilansir setkab.go.id, Senin (30/05/2016), adapun yang ‘turun kelas’ dari WTP menjadi WDP di antaranya adalah: Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Yang ‘naik kelas’ dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) dan dari WDP menjadi WTP adalah: Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kemenkop UKM, Lembaga Sandi Negara, BMKG, BPPT, BNP2TKI, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Instansi-instansi yang mengalami ‘turun kelas’ dari WDP ke TMP di antaranya adalah: Kementerian Sosial, Komnas HAM (dari WTP ke TMP), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpor).
Instansi yang ‘naik kelas’ dari TMP ke WDP atau WTP adalah: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Informasi Geospasial, Ombudsman RI, dan LPP RRI. Adapun LPP TVRI bertahan dengan opini TMP. (BS01)
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
