Strategi Komunikasi Kebijakan Penataan Penjualan Komoditas Non-Halal: Menjaga Harmoni, Menenangkan Semua Pihak

beritasumut.com- Kota Medan dikenal sebagai kota yang majemuk, tempat berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan secara harmonis.

Dalam konteks itulah, kebijakan terbaru Pemerintah Kota Medan melalui Surat Edaran Wali Kota tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal harus dipahami secara utuh dan proporsional.

Baca Juga:

• Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
• Jalin Silaturahmi dan Sinergitas, KORMI Medan-KoJAM Buka Puasa Bersama

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi KADIN Medan 2025, Muhammad Iqbal Sinaga dalam keterangan resminya, Senin (23/02/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah sebuah pelarangan, melainkan penataan agar lebih tertib dan bersih.

Baca Juga:

• Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa
• MTQ ke-58 Tingkat Kota Medan Digelar 19-26 April

"Penting ditegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pelarangan perdagangan komoditas non-halal, melainkan upaya penataan demi ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta menjaga sensitivitas sosial di ruang publi," ucapnya.

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik sosial, strategi komunikasi kebijakan harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan menenangkan semua pihak.

1. Penegasan Narasi Resmi: Penataan, Bukan Pelarangan

Langkah pertama adalah memastikan pesan yang disampaikan kepada publik jelas dan konsisten: ini adalah kebijakan penataan lokasi dan pengelolaan limbah, bukan pembatasan hak berusaha. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berdagang, sepanjang mematuhi aturan ketertiban umum yang berlaku.

2. Dialog Terbuka dengan Perwakilan Komunitas

Pemko Medan perlu mengundang perwakilan pedagang, tokoh agama lintas iman, organisasi kemasyarakatan, serta unsur dunia usaha untuk duduk bersama. Forum dialog ini penting untuk mendengar aspirasi, mengurangi prasangka, dan membangun rasa memiliki terhadap kebijakan. Transparansi dalam proses akan meredam potensi disinformasi.

3. Pendekatan Humanis dan Persuasif

Penegakan aturan hendaknya dilakukan secara persuasif dan edukatif, bukan represif. Aparat di lapangan perlu mengedepankan komunikasi yang santun, memberikan waktu penyesuaian, serta membantu mencarikan solusi relokasi yang layak bagi pedagang terdampak.

4. Penjelasan Berbasis Data dan Kepentingan Publik

Komunikasi kebijakan harus berbasis pada alasan rasional: kebersihan, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, dan ketertiban ruang publik. Dengan penjelasan berbasis data dan kepentingan umum, masyarakat akan melihat kebijakan ini sebagai kebutuhan tata kota, bukan isu identitas atau agama.

5. Komitmen Perlindungan Hak Berusaha

Pemerintah perlu menegaskan bahwa kebijakan ini tetap menjamin hak ekonomi setiap warga, tanpa diskriminasi. Penataan dilakukan agar semua pihak dapat menjalankan aktivitas usaha secara tertib, aman, dan saling menghormati.

6. Pesan Utama: Medan untuk Semua

Narasi komunikasi harus selalu kembali pada semangat kebersamaan. Kota Medan dibangun oleh keberagaman. Tidak ada kelompok yang dikurangi haknya, dan tidak ada pula yang diistimewakan. Yang dijaga adalah ketertiban, kebersihan, dan keharmonisan bersama.

Dengan strategi komunikasi yang terbuka, dialogis, dan menenangkan, kebijakan ini justru dapat menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial. Perbedaan adalah kekuatan, dan kebijakan publik yang dikelola dengan bijak akan mempertegas bahwa Medan adalah rumah bersama bagi seluruh warganya.

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Jalin Silaturahmi dan Sinergitas, KORMI Medan-KoJAM Buka Puasa Bersama

Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa

MTQ ke-58 Tingkat Kota Medan Digelar 19-26 April

Baitulmaal Muamalat Sumut Gelar Inklusi Sosial di Ramadan

Pertamina Salurkan Semangat Berbagi Baju Lebaran untuk Anak Yatim di Sumbagut