Ekonomi

KPK: KAD Bisa Inisiasi Pakta Integritas Bebas Gratifikasi dan Pemerasan


KPK: KAD Bisa Inisiasi Pakta Integritas Bebas Gratifikasi dan Pemerasan
beritasumut.com/ist

Beritasumut.com-Direktorat Gratifikasi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo, menyebutkan, kehadiran Komite Advokasi Daerah (KAD) di daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan suap (gratifikasi), pemerasan dan tindak pidana lainnya.

"Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan membuat pakta integritas di kalangan pengusaha untuk tidak melakukan gratifikasi dan tindak pidana lainnya. Sehingga saat berhadapan dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pengusaha bisa menunjukkan bahwa sudah ada komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan gratifikasi," ujar Sapto, dalam pertemuan virtual tim Korsubgah & Gratifikasi KPK RI bersama pengurus KAD Sumatera Utara, Jumat (20/11/2020).

Menurut Sapto, kehadiran KAD pada setiap daerah di Indonesia memang diharapkan memberikan pengaruh positif dalam hal pencegahan korupsi. Ia juga berharap KAD Sumut membuat berbagai analisis terkait berbagai kondisi dunia usaha yang ada. "Sehingga, kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan pengusaha dan kendala yang dihadapi. Termasuk di dalamnya apakah mereka terlibat dalam tindak pidana suap. Bahkan, secara lebih jauh, kita bisa analisis penyebab pelaku usaha terlibat suap, apakah karena oknum atau sistem yang belum berfungsi atau hal lainnya," ujar Sapto.

Secara khusus kata, Sapto Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) juga menjadi elemen pengusaha yang tidak terlepas dari advokasi KAD. Meski mereka diberikan dana oleh pemerintah, namun pemenuhan hak-hak mereka untuk dapat menjalankan usaha juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. "Dari semua rangkaian ini nanti kita tentu bisa melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Sumatera Utara yakni Pak Gubernur dengan tembusan ke KPK," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KAD Sumatera Utara Santri Sinaga menyampaikan berbagai program yang akan mereka gelar dalam waktu dekat. Salah satunya yakni menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam sosialisasi tentang berbagai pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari perilaku korupsi. "Kerjasama dengan mereka terus kita jajaki, sehingga pencegahan anti korupsi akan massif dilakukan di Sumatera Utara," pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, Pejabat fungsional gratifikasi KPK RI, Sugiarto Abdurrahman, pengurus dan anggota KAD Sumatera Utara dan puluhan jurnalis di Sumatera Utara. Turut serta dalam pertemuan tersebut Tokoh Sumut yang juga Komite Tetap Keanggotaan Kadin Sumut, Arman Chandra.(BS10)


Tag:Arman ChandraKAD SumutKPKKomite Advokasi DaerahGratifikasipencegahan korupsi