Tekno

KemenPAN-RB dan Komdigi Kolaborasi Wujudkan Pemerintah Digital



KemenPAN-RB dan Komdigi Kolaborasi Wujudkan Pemerintah Digital
beitasumut.com/ist

beritasumut.com - Isu-isu prioritas Pemerintah Digital kembali dibahas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). MenPAN-RB Rini Widyantini menuturkan untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah di kabinet Merah Putih perlu dukungan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antar lembaga.

"Kementerian PANRB tidak akan bisa mentransformasikan birokrasi tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari Komdigi. Kita ditugaskan untuk melakukan transformasi tata kelolanya. Sementara Bu Menteri Komdigi akan berkolaborasi perkuat transformasi digital pemerintah dari aspek teknologi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, di Jakarta, hari ini.

Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade ke depan. Rini mengungkapkan saat ini Indonesia berada di periode 'Bonus Momentum' yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, momentum tersebut diawali dengan dengan transisi pemerintahan baru, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) baru.
ADVERTISEMENT

"Pergantian kepemimpinan menjadi momen krusial untuk menyusun agenda prioritas pembangunan, termasuk memperkuat transformasi digital pemerintah dengan cara memasukkan agenda transformasi digital pemerintah sebagai salah satu prioritas di RPJMN," lanjutnya.

Selain itu, periode revisi perpres dan peraturan terkait pemerintah digital pun menjadi momentum penting. Perpres SPBE dan Perpres terkait sudah habis masa berlakunya hingga 2024/2025 sehingga di 2025 akan dilakukan revisi/perbaikan, memberikan kesempatan untuk menata ulang tata kelola agar mendukung kebutuhan prioritas pembangunan.

Telah munculnya berbagai inisiatif digitalisasi yang komprehensif sebagai fondasi pun menjadi pendorong percepatan dan kesinambungan transformasi digital pemerintah Indonesia. Berbagai inisiatif digital yang baik dan dapat menjadi contoh memberikan momentum untuk kesadaran pentingnya digitalisasi dengan cara yang tepat, contohnya E-Katalog, Simbara, maupun didirikannya INA Digital.

"Komdigi memiliki peran sentral dalam kebijakan dan penerapan Pemerintah Digital. Kita akan terus untuk bekerja sama dan berkolaborasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden bahwa setiap menteri harus mempunyai program yang saling berkaitan supaya nanti sama-sama mencapai satu tujuan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Rini.


Tag: