Beberapa hal yang disampaikan Rachmat salah satunya tentang tingginya urbanisasi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Stastitik Indonesia, pada tahun 2015, 59,3% masyarakat Indonesia tinggal di kota, dan di tahun 2045 akan meningkat menjadi 82,37%. Selain itu, pertumbuhan wilayah urban di Indonesia sangat cepat. Pada tahun 2020, diperkirakan akan tumbuh 20 metropolitan, 50 kota sedang, dan lebih dari 100 kota kecil yang baru. Kota–kota baru ini berpotensi menyerap karbon, namun akan mengemisikan karbon yang sangat tinggi mengingat teknologi dan sumber daya yang terbatas dan perencanaan yang kurang terintegrasi.
Sangat penting sekali untuk melibatkan walikota dan bupati dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan karena kebanyakan aktivitas ekonomi, aset negara, infrastruktur, dan fasilitas pemerintahan ada di kota.
“Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten agar lebih berkelanjutan. Misalnya dengan program Adipura yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program pengembangan Kota Hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak diperkenalkannya konsep keberlanjutan ini, sudah banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikannya”, ujar Rachmat Witoelar.
“Namun, Indonesia juga masih memiliki banyak tantangan, di antaranya kurang tersedianya data yang dapat diakses, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, dan kurangnya kepemimpinan yang fokus pada visi keberlanjutan. Ini yang masih menjadi PR kita,” pungkasnya menambahkan. (Rel)
Tag:
Peristiwa
Politik & Pemerintahan
Peristiwa
Politik & Pemerintahan
Peristiwa
Politik & Pemerintahan
