
Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat Halangi Efisiensi Anggaran
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & Pemerintahan beritasumut.com - Wakil Walikota Binjai H Rizky Yunanda Sitepu STP MP menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, di Aula Tengku Raja Inal Medan, Senin (29/04/2024).
Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Sumut memaparkan visi misi pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang akan menjadi landasan strategis program pembangunan selama 20 tahun ke depan.
"Implementasi visi misi ini selaras dengan merealisasikan visi besar kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akan menjadi prioritas kita," ucap Pj Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi RPJPD Sumut tahun 2025-2045 mengusung tema 'Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan' dengan delapan sasaran utama diantaranya meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran dan posisi di tingkat nasional dan global, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.
Selain visi, Pj Gubernur juga membeberkan delapan misi RPJPD, yaitu mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Hassanudin mengatakan, keberhasikan visi-misi tersebut bergantung pada pengembangan wilayah yang berbasis zona di Sumut yaitu zona Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Kepulauan Nias.
"Zona-zona ini adalah kunci pengembangan wilayah di Sumut, kita akan jadikan kolaborasi yang bagus," ucapnya.
Selanjutnya, Hassanudin memaparkan empat tahap arah kebijakan pembangunan RPJPD Sumut. Tahap pertama 2025-2029 merupakan tahap penguatan pondasi transformasi, tahap kedua 2030-2034 merupakan tahap percepatan transformasi, tahap ketiga 2035-2039 merupakan tahap ekspansi global dan di tahap keempat 2040-2045 merupakan tahap perwujudan Sumut Unggul Maju dan Berkelanjutan.
Pj Gubernur Sumut Hassanudin mengajak seluruh peserta yang hadir untuk memanfaatkan momentum ini sebagai penyelesaian perencanaan pembangunan yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan.
[br] Sementara itu, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas M. Panjaitan mengatakan pemerintah daerah perlu segera menetapkan RPJPD 2025-2045 agar menjadi dasar bagu para calon kepala daerah dalam penyusunan visi dan misinya.
Melalui Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi beberapa capaian Pemerintah Provinsi Sumut diantaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan tertinggi ketiga di wilayah Sumatera.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S. Trinugroho, Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemko Binjai Harimin Tarigan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Binjai Joko Waskitono, Kadis Kominfo Kota Binjai Sofyan Syahputra Siregar, pimpinan OPD Pemprov Sumut, dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(BS11)
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & PemerintahanDia menyebut usaha patungan yang ingin dibangun mengenai pengadaan kapasitas energi baru terbarukan 10 gigawatt.
EkonomiAviliani mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Danantara adalah untuk meningkatkan minat investor. Jika menarik investasi dari Kementeri
EkonomiDia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.
Ekonomienetapan itu dilakukan usai gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.
PeristiwaSelama ini dividen BUMN merupakan kekayaan negara dipisahkan yang masuk dalam setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Penda
Ekonomi, penghimpunan tabungan haji kerap menemui kendala dari sisi nilai tukarnya dengan dolar.
EkonomiTujuan utamanya adalah memastikan jalur mudik aman, kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik, dan menyediakan mudik gratis dengan tiga mod
PeristiwaHal ini berlaku seiring dengan pengesahan RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
EkonomiPerubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi UndangUndang (UU).
Ekonomi