beritasumut.com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho membuka kegiatan pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dampak Inflasi, di Hotel Wing, Kualanamu, Rabu (16/11/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan bahwa dalam menyikapi persoalan ekonomi yang menimpa masyarakat, khususnya menengah ke bawah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menganggarkan dana BLT kepada sekitar 30.672 penerima manfaat di 33 kabupaten/kota.
Langkah itu, kata Sekda, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. "Isinya meminta Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib penanganan dampak inflasi. Menyikapi itu, maka Pemprov Sumut mengambil langkah cepat," sebut Sekda.
Pada anggaran tersebut, lanjut Sekda, Pemprov mengalokasikan melalui Perubahan APBD 2022 untuk bantuan sosial kepada 30.672 penerima manfaat, sebesar Rp390 ribu. Dimana dalam penyalurannya, akan ada sosialisasi serta singkronisasi data dari kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Semoga pembagian BLT ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan kita berkolaborasi bersama, termasuk kepada pemberdayaan tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Melalui bantuan ini, mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban ekonomi para penerima manfaat," ujar Arief.
Sebelumnya, Arief menjelaskan bahwa persoalan inflasi tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Eropa. Hal tersebut karena situasi Geopolitik Dunia yang mempengaruhi kondisi global.
"Presiden RI berpidato bahwa ada 48 negara mengalami krisis pangan, dan beberapa di antaranya mengalami resesi. Negara Turki saja inflasinya mencapai 85%. Kita masih di 5%. Tetapi kalau tidak kita tangani, bukan tidak mungkin akan seperti negara-negara lain yang inflasinya tinggi," pungkas Arief.
