Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kota Medan yang telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ akhir tahun 2019. Rekomendasi ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang semakin partisipatif, transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Plt Wali Kota Medan saat menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir TA 2019, di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (19/05/2020). Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Hasyim SE, juga diikuti oleh anggota para Dewan, pimpinan OPD dan Camat sekota Medan baik yang hadir langsung maupun melalui sambungan video confrence.
Dalam sambutanya, Plt Wali Kota Medan mengatakan pembangunan Kota Medan selama tahun 2019 secara umum telah memberikan banyak keberhasilan, namun dibalik itu harus disadari masih ada sepenuhnya yang belum tercapai. Hal-hal yang belum dapat diwujudkan merupakan tantangan untuk dapat diatasi secara sungguh-sungguh dengan kerja keras, lebih fokus dan tepat sasaran. "Untuk itu kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemko Medan Plt Wali Kota Medan meminta agar terus meningkatkan komitmen sebagai aparatur abdi negara dan abdi masyarakat," ujarnya dilansir dari Pemkomedan.go.id, Selasa (19/05/2020).
Akhyar menyebut, pimpinan OPD harus memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. "Sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pokok OPD guna dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi di masa mendatang," sambung Plt Wali Kota Medan.
Di samping itu, lanjut Plt Wali Kota Medan, rekomendasi LKPJ akhir ini akan dijadikan masukan dan pertimbangan pokok dalam menentukan kebijakan dan arah prioritas pembangunan kota Medan yang akan datang. Rekomendasi ini juga akan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai rencana program prioritas yang bersifat kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Untuk itulah, dia mengharapkan melalui langka strategis ini, dapat meningkatkan citra pelayanan umum yang lebih baik juga daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. "Kita menyadari proses pembangunan kota saat ini menghadapi keterbatasan terhadap sumber daya keuangan serta menghadapi pandemi global covid-19 yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan dan keuangan ekonomi daerah. Kita harus terus menggali sumber-sumber pendapatan lainya guna mewujudkan pembangunan kota yang semakin berkualitas dan berkelanjutan pada masa yang akan datang," jelas Plt Wali Kota Medan.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Irwan Ritonga dalam rekomendasinya tersebut DPRD Medan menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap masing-masing OPD di lingkungan Pemko Medan, salah satunya Dinas Pariwisata Kota Medan. Dia meminta agar berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di bidang pariwisata untuk bersama-sama menciptakan icon kota Medan yang mampu menarik minat generasi milenial.
"Sebab hingga saat ini Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia belum memiliki icon kota. Selain itu pelaksanaan berbagai event seharusnya dilaksanakan di berbagai lokasi di seluruh Kecamatan di Kota Medan, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh penduduk kota Medan," ujarnya.
Di samping memberikan masukan terhadap beberapa OPD di lingkungan Pemko Medan, DPRD Kota Medan juga mengapresiasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dinilai baik. Dimana sebanyak 711.318 dokumen kependudukan yang telah diterbitkan (3000 dokumen per hari kerja) pada tahun 2019. Tidak hanya itu saja, dengan diluncurkanya aplikasi online terkait pengurusan dokumen administrasi kependudukan, diharapkan dapat mendukung program Pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh warga kota Medan.
Dari berbagai rekomendasi yang telah disampaikan ini, Ihwan Ritonga berharap dapat menjadi dasar Pemko Medan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD di lingkungan Pemko Medan, serta memberikan keadilan terhadap penyedia barang dan jasa publik, menciptakan prioritas dalam penggunaan belanja Pemerintah Daerah serta menghadirkan dan meningkatkan transparansi Pemerintah Daerah terhadap masyarakat kota Medan. "Semoga rekomendasi ini akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat kota Medan dan menjadikan kota Medan menjadi rumah bagi kita semua," pungkasnya. (BS09)
