beritasumut.com - Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH diwakili Sekretaris Daerah H Amril SSos MAP menghadiri Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Ranperda PAPBD Tahun 2023, di Kantor DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (24/08/2023).
Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sri Bana Perangin Angin, SE dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD kabupaten Langkat Ralin Sinulingga SE menyampaikan rapat dalam rangka penyampaian dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil keputusan rapat pada musyawarah DPRD telah menetapkan jadwal dan tertib acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun Anggaran 2023.
Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH diwakili sekretaris Daerah H Amril SSos MAP menyampaikan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini didasari oleh Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
Sejalan dengan RPJMD tersebut, lanjut Amril, perumusan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023 lebih memfokuskan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Langkat “Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”.
Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut :
1. Mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dan pelestarian budaya dalam masyarakat sebagai penguatan ideologi bangsa;
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata;
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur strategis dan berkelanjutan;
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan berbasis penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.
