Politik & Pemerintahan

Pilihan Rakyat Dibatasi, PMPHI Nilai Parliamentary Threshold Biang Korupsi dalam Demokrasi



Pilihan Rakyat Dibatasi, PMPHI Nilai Parliamentary Threshold Biang Korupsi dalam Demokrasi
BERITASUMUT.COM/BS04

Beritasumut.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) menilai, sistem pemilihan umum (Pemilu) dengan menganut ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) merupakan sumber dari korupsi berjemaah di Tanah Air.

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, sistem parliamentary threshold di dalam negara ini juga seakan menghalangi pilihan rakyat yang menginginkan calon pemimpin berintegritas, berkarakter, memiliki hati nurani yang selalu diinginkan masyarakat. "Parliamentary threshold membatasi ruang gerak masyarakat dalam menentukan calon pemimpin bangsa itu. Termasuk membatasi perwakilan rakyat untuk duduk di parlemen. Padahal, banyak tokoh yang dianggap mampu memimpin bangsa ini," ujar Gandi Parapat, Selasa (14/12/2021).

Gandi mengungkapkan, ruang gerak masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang diinginkan sangat terbatas. Demokrasi di negeri ini hanya memberikan pilihan sesuai dengan sistem parliamentary threshold. Sistem ini ditengarai menguntungkan partai besar di negeri ini. Parliamentary threshold hanya memberikan ruang kepada ketua umum partai untuk memimpin bangsa ini. Sementara itu, calon pemimpin lain di negeri ini, yang mumpuni namun karena tidak menakhodai partai politik (Parpol), sulit untuk dapat diusung dalam demokrasi di negeri ini.

Baca Juga : Prabowo Dipastikan Maju 2024, Cari Cawapres Jadi Tantangan Berikutnya

"Saat ini, ada calon pemimpin yang layak untuk memimpin negeri ini menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang. Namun peluang mereka untuk diusung partai politik sangat tipis. Soalnya, seluruh ketua umum partai politik besar berambisi untuk menjadi presiden," ujarnya.


Tag: