Politik & Pemerintahan

Pemko Medan Ikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah



Pemko Medan Ikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah
BERITASUMUT.COM/IST
“Pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN Untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini tentu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu di dalam LKPP tahun 2020 kita semuanya melaporkan apa yang digunakan dan apa yang berubah dari keuangan negara yang dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dan Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2020 dicapai. Itu bukan sesuatu yang mudah namun kita mensyukuri apa yang kita capai,” terang Menkeu.

Demikian juga halnya dengan LKKL dan LKBUN yang mendapatkan opini WTP. Menkeu mengatakan sebanyak delapan puluh empat LKKL dari delapan puluh enam Kementerian/Lembaga mendapatkan opini WTP. Menkeu mengakui peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.

Menkeu juga melihat adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Daerah. Sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7% mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Baca Juga : Wali Kota Medan Hadiri Penyaluran BT PKLW dari Pemerintah Pusat

”Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Karena yang kita gunakan adalah dana publik dana rakyat dan kita harus mempertanggungjawabkan secara baik dan kita juga terus menjaga tata kelola,” jelas Menkeu. (BS09)


Tag: