beritasumut.com - Plt Bupati Langkat H Syah Afandin,SH membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2024, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (15/03/2023).
Kegiatan ini mengusung tema "peningkatan penyerapan integritas sektor ekonomi unggulan (Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM).
Musrenbang ini turut dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Felix Fernando Wanggai.
Ia memberikan apresiasi ke Bapak Plt Bupati Langkat ada topik di tahun 2024 yang sama dengan topik nasional, topik pertama tentang kemandirian Desa ini menjadi topik yang penting untuk kita melihat Desa dapat berdiri sendiri.
"Desa tidak hanya dilihat sebagai sektor pertanian, kalau dulu orang melihat Desa hanya pertanian tapi sekarang orang melihat Desa dengan ada pariwisatanya apalagi tadi dikaitkan dengan tema besar di RKPD 2024," kagumnya.
Syah Afandin menyampaikan Langkat ini merupakan satu kawasan strategis yang memang membutuhkan keseriusan di dalam pengelolaannya untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
"Saya sangat bangga dengan perusahaan-perusahaan yang kemarin sudah memberikan sebagian keuntungannya demi menunjang program pemerintah kabupaten Langkat untuk kepentingan masyarakat," sebutnya.
Selanjutnya, Afandin mengucapkan terimakasih atas kehadiran Pak Felix Fernando Wanggai di kabupaten Langkat. "Saya ingin menyampaikan peluang yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah tersimpan rapi di dalam pemikiran kami, tapi terkadang ada kendala ketika kami, saya bersama teman-teman waktu itu juga dari legislatif anggota dewan yang ke Jakarta, itu selalu terpatahkan dengan kalimat bahwa Langkat belum masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional," ungkapnya.
Selanjutnya, laporan panitia yang disampaikan Hj Rina Wahyuni Marpaung kepala BAPPEDA Langkat, menjelaskan tujuan pelaksanaan musrenbang adalah menyepakati permasalahan pembangunan Program Prioritas dan kegiatan prioritas penyelenggaraan dengan Prioritas pembangunan provinsi serta klarifikasi, verifikasi usulan prioritas yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.
