Politik & Pemerintahan

Menteri Investasi Ungkap Pengusaha Berharap Pilpres Diundur, Ini Alasannya



Menteri Investasi Ungkap Pengusaha Berharap Pilpres Diundur, Ini Alasannya
beritasumut.com/ist

beritasumut.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dunia usaha setuju apabila pemilihan presiden diundur dari 2024. Dengan begitu, tak akan banyak proses peralihan kepemimpinan di Indonesia.

"Kalau dicek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang dipertimbangkan untuk dimundurkan ini jauh lebih baik. Ini hasil diskusi kami," kata Bahlil dalam paparan survey Indikator Politik Indonesia, dikutip dari siaran YouTube, Senin (10/01/2022).

Apa alasannya?

Adapun alasan untuk memundurkan pemilu adalah peralihan kepemimpinan usai pemilihan umum dapat membuat ketidakpastian pada dunia usaha. Dia menilai dunia usaha saat ini sedang bangkit dari keterpurukan karena masalah pandemi. Isu politik yang terjadi bila pemilihan umum dilakukan dalam waktu dekat dapat mengganggu pemulihan usaha.

"Kenapa? Karena mereka baru selesai babak belur dari persoalan kesehatan. Dunia usaha baru mau naik, baru mau naik, eh ditimpa lagi isu politik," ujar Bahlil.

Bahlil menilai, memajukan atau memundurkan pemilu pun bukan suatu hal yang dilarang. Ia menyebut Indonesia pun pernah melakukannya.

"Nah sekarang menurut saya memajukan atau memundurkan pemilu bukan suatu yang diharamkan juga kan? 1997 itu kita Pemilu, kan harusnya 2002 kan, tapi dimajukan kan karena krisis," tegas Bahlil.

Bicara hasil survei, Bahlil pun setuju bila wacana jabatan presiden tiga periode tak patut untuk terus dibicarakan. Namun, dia melihat pada hasil survei yang menyebutkan masa jabatan presiden diundur ke 2027 nampaknya banyak yang setuju.

Dalam Survei Indikator, persentase yang sangat setuju masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027 mencapai 4,5%, setuju 31,0%, kurang setuju 32,9%, tidak setuju sama sekali 25,1%, dan tidak tahu/tidak jawab 6,6%.

Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Margin of error survei tersebut +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.(dtc)


Tag: