beritasumut.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan di Sumut berhasil turun sebesar 12.000 jiwa dalam satu tahun terakhir.
“Keberhasilan Pempov Sumut dalam penurunan kemiskinan ekstrem ini sangat kami apresiasi,” ujar Dasopang saat melakukan kunjungan Komisi VIII DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Jumat (06/12/2024).
Dasopang mengatakan kehadirannya bersama anggota Komisi VIII DPR RI lainnya ke Provinsi Sumut untuk mengetahui kondisi tersebut. Sebagaimana diketahui, ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR meliputi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Kami akan mendengarkan laporan dari masyarakat serta dari Pemerintah Sumut mengenai hal-hal yang menjadi tugas kami. Semoga kebijakan yang dilahirkan bisa menyejahterakan masyarakat Sumut khususnya. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Sumut dalam hal menangani kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tingkat kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik, dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat 9,03% pada tahun 2024.
Tercatat jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut pada Maret 2024 sebanyak 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya. Kemudian, Provinsi Sumut juga mencatat tingkat kemiskinan ekstrem 0,54% pada tahun 2024 atau lebih baik dari tahun 2023 mencapai 0,78%.
Persentase pendudukan miskin pada bulan Maret 2024 di daerah perkotaan sebesar 7,93% dan di daerah perdesaan 8,08%. Terjadi penurunan yang signifikan di daerah perkotaan sebesar 0,30%.
“Jumlah penduduk miskin di Sumut pada tahun 2023 sebesar 118.520 jiwa, pada tahun 2022 mencapai 212.810 jiwa. Capaian penurunan kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun masih perlu dilakukan upaya bersama melalui harmoni dan kolaborasi sehingga kemiskinan esktrem dapat kita tuntaskan dan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
[br] Menurut Fatoni, dengan capaian tersebut akan memberikan dampak ekonomi masyarakat di Sumut. Dirinya mengatakan kunjungan Komisi XIII DPR RI ini menjadi momentum yang sangat baik bagi Provinsi Sumut untuk diberikan dukungan, motivasi dan bantuan.
“Dengan ini kami memohon agar Komisi VIII DPR RI agar terus memberikan dukungan pemikiran melalui berbagai program dalam merancang langkah strategis terutama dalam bidang sosial, keagaman, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak, kemitraan DPR RI, serta penanggulangan bencana,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siergar dan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Beni Sujanto, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Badan Nasional Penanggualan Bencana Andria Yuferryzal, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan TPPO Kementerian PPPA, anggota Badan Pelaksanaan BPKH RI, Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ketua Baznas Sumut, pimpinan perangkat daerah Provinsi Sumut, dan para penerima manfaat dari mitra Komisi VIII DPR RI.(BS03)
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & Pemerintahan
Dia menyebut usaha patungan yang ingin dibangun mengenai pengadaan kapasitas energi baru terbarukan 10 gigawatt.
Ekonomi
Aviliani mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Danantara adalah untuk meningkatkan minat investor. Jika menarik investasi dari Kementeri
Ekonomi
Dia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.
Ekonomi
enetapan itu dilakukan usai gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.
Peristiwa
Selama ini dividen BUMN merupakan kekayaan negara dipisahkan yang masuk dalam setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Penda
Ekonomi
, penghimpunan tabungan haji kerap menemui kendala dari sisi nilai tukarnya dengan dolar.
Ekonomi
Tujuan utamanya adalah memastikan jalur mudik aman, kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik, dan menyediakan mudik gratis dengan tiga mod
Peristiwa
Hal ini berlaku seiring dengan pengesahan RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
Ekonomi
Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi UndangUndang (UU).
Ekonomi
