beritasumut.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Ilyas S Sitorus melantik dua orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Kominfo Sumut.
Kedua PPPK yang dilantik yakni Martina Abriani Sipayung dan Lidya Hotmaida Pinayungan, dengan jabatan Fungsional Ahli Pertama-Pranata Komputer. Pelantikan digelar di Aula Transparansi Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Rabu (31/07/2024).
“Saya ucapkan selamat kepada kedua saudari yang sudah dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Dinas Kominfo Sumut. Momentum ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saudari dan keluarga dari penantian yang cukup panjang, dari sekian yang ikut ujian seleksi, saudari berdualah yang bisa bersama dengan kita,” ujar Ilyas.
Lebih lanjut, diharapkan Ilyas, kedua PPPK yang baru dilantik di lingkungan Dinas Kominfo Sumut dapat mensyukuri kesempatan ini, lalu segeralah bergabung dan menyesuaikan diri. “Jangan sungkan untuk bertanya dan belajar di sini, kehadiran saudari sangat diharapkan untuk bisa bekerja bersama-sama di dinas ini,” kata Ilyas.
Ilyas mengatakan, kedua PPPK yang baru dilantik harus bangga menjadi bagian dari Dinas Kominfo Sumut. “Di Sumut ini cuma ada dua dinas. Pertama, Dinas Kominfo dan kedua dinas yang lain-lain. Makanya kita patut berbangga bersama di sini, banggalah di mana kita berada,” kata Ilyas, sambil tersenyum.
Diingatkan Ilyas, sebagai instansi garda terdepan untuk menyebarluaskan informasi Sumut, bekerja di instansi ini dapat dikatakan tidak ada hari libur atau tanggal merah. “Di sini tidak ada tanggal merah, ingat itu. Semua kalendernya hitam. Hari minggu pun kerja, hari raya pun kerja, tahun baru pun kerja. Sepanjang pimpinan bergarak, Kominfo harus selalu mengudara. Begitu pun kita bersyukur berada di sini,” papar Ilyas.
Secara keseluruhan, Ilyas berharap, kepada ASN di lingkungan Dinas Kominfo Sumut agar dapat belajar dan berbenah diri untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan UU yang berlaku.