Politik & Pemerintahan

Hindari Penyelewengan, Rudi Hartono Bangun Minta Penyaluran BLT Minyak Goreng Perlu Diawasi



Hindari Penyelewengan, Rudi Hartono Bangun Minta Penyaluran BLT Minyak Goreng Perlu Diawasi
BERITASUMUT.COM/IST
Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun SE MAP.

Beritasumut.com-Presiden Jokowi memutuskan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keputusan yang diambil Jokowi pada 1 April kemarin akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 20,5 juta keluarga, serta PKL yang berjualan makanan gorengan dengan jumlah 2,5 juta. Bantuan tersebut akan diberikan senilai Rp 100 ribu per bulan.

Menyikapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun SE MAP memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi. Menurut politisi asal Langkat ini, langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat sudah tepat. Selama ini, subsidi minyak goreng curah selama ini dinikmati produsen, kebijakan yang dinilai Rudi kurang tepat.

Baca Juga : Masyarakat Merasa Terbantu dengan Adanya Kanal Pengaduan Disdik Medan

“Ini sebenarnya saya usulkan ke Menteri Perdagangan (M Lutfi) kemarin untuk subsidi tunai ke rakyat. Enggak tepat kalau subsidi diberi ke produsen minyak curah. Rupanya Pak Jokowi dengar aspirasi rakyat, sehingga syukur (masyarakat) diberi (kebijakan) subsidi minyak goreng,” kata Rudi dalam siaran tertulisnya, Senin (04/04/2022).

Lebih jauh, Politisi Partai NasDem ini meminta kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial (Kemensos). Harapannya BLT senilai Rp300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran. Data Kemensos soal penerima BLT minyak goreng itu, kata Rudi, diyakini sudah divalidasi keakuratannya. Dengan demikian, penerima BLT tepat sasaran dan yang menerimanya rakyat miskin yang membutuhkan.

“Saya usul Kemensos juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian RI untuk mengawasi penyaluran BLT itu. Apalagi Polri punya Bhabinkamtibmas. Semakin banyak yang mengawasi, maka semakin kecil peluang penyelewengannya. Rumah penerima BLT pun perlu ditempel stiker,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.(BS02)





Tag: