beritasumut.com - Memasuki usia ke-76 tahun, beragam capaian telah diraih Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, hingga berbagai capaian lainnya, yang melebihi capaian nasional.
Pada tahun 2023, pertumbuhan perekonomian Sumut mencapai 5,01%. Produk Domestik Regional Bruto Sumut mencapai Rp271 triliun.
“Sumut pun menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian di Pulau Sumatera,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna HUT ke-76 Provinsi Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/04/2024).
Tidak hanya itu, beberapa capaian pun melampaui capaian nasional. Seperti indeks pembangunan manusia yang sudah berada pada angka 75,13, lebih besar dari nasional yaitu 74,39. Prevalensi stunting Sumut juga lebih baik dari nasional yaitu berada pada angka 18,9%.
“Sumut pun menjadi provinsi ke-9 dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia,” kata Hassanudin.
Persentasi kemiskinan tercatat 8,15% atau lebih rendah dari nasional sebesar 9,36%. Persentase estimasi kemiskinan ekstrem tercatat 0,78% atau lebih rendah dari nasional sebesar 1,12%.
Kemudian kondisi gini rasio yang tercatat pada angka 0,309 poin, lebih baik dibanding nasional yang tercatat pada angka 0,388 poin. Tingkat pengangguran terbuka mengalami tren yang terus membaik hingga pada angka 5,89%.
Dari sisi akselerasi tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi Provinsi Sumut sudah mencapai 75,18 point dengan katagori BB, meningkat dari tahun 2022 yang tercatat pada angka 66,87 point atau katagori B. Nilai SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 68,85 poin.
“Indikator ini menilai bahwa kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik,” ujar Hassanudin.
Pada tahun 2024, Pemprov telah menerapkan empat prioritas pembangunan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.
