beritasumut.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong penguatan sinergitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Ini bertujuan untuk mengefektifkan dan efisienkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kuatnya sinergitas APIP dan APH, menurut Edy Rahmayadi, akan menekan secara signifikan kebocoran-kebocoran dana, termasuk meningkatkan penggunaan APBD yang tepat sasaran. Sehingga, pemulihan perekonomian Sumut bisa berjalan dengan baik.
“APIP dan APH harus punya sinergitas kuat, mencegah dan memberantas korupsi, jadi APBD kita selain efektif dan efisien juga tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat secara maksimal,” kata Edy Rahmayadi, usai pembukaan Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (25/01/2023).
Edy Rahmayadi juga mengingatkan, APIP dan APH untuk bekerja sesuai dengan sistem, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Serta meminta kepada APH untuk menekankan ini ke seluruh jajarannya hingga ke perangkat terkecil.
“Semua punya job desk masing-masing, ada sistemnya, ada peraturan, tetapi kadang-kadang ada yang nakal, jadi ini perlu ditekankan terus sampai ke perangkat paling bawah, baik Kejaksaan dan juga Kepolisian,” kata Edy Rahmayadi.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung RI Burhanuddin yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak melakukan hal di luar tugas masing-masing. Sehingga tidak terjadi gesekan antara APIP dan APH dalam menjalankan tugas.
“MoU ini untuk menyinergikan, bukan mengurangi fungsi, saya selalu menegaskan kepada jajaran saya jangan mengerjakan sesuatu di luar tugas Anda, itu juga berlaku untuk semua sehingga tidak terjadi gesekan,” tegas Burhanuddin usai pembukaan rakor dan penandatanganan Mou APIP dan APH.
