beritasumut.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan apresiasi kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas sinergi pembangunan yang tercipta dalam periode lima tahun terakhir. Karena itu ia memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan usulan dari daerah atau bersifat Bottom Up, dari bawah ke atas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (12/04/2023). Hadir di antaranya unsur Forkopimda Sumut dan para Bupati/Walikota se-Sumut, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sumut.
Dalam paparannya, Gubernur mengatakan bahwa Musrenbang sebagai dokumen negara, merupakan faktor penting yang menampung berbagai usulan pembangunan dari masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan.
Adapun rencana dan kebijakan pembangunan Sumut 2024, dengan tema Sinergitas dan Pengingkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sedangkan untuk tujuan dan arah pembangunan yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) mencakup kualitas pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.
Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti menurunkan angka kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dan peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan, seperti infrastruktur jalan, permukiman, ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, ketimpangan pembangunan serta ketangguhan bencana.
“Selanjutnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan inovasi daerah, keberlanjutan akuntabulitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, dan peningkatan pelayanan publik yang prima,†ujar Gubernur dalam paparannya.
Selain itu, untuk perencanaan tematik dalam rangka mendukung rencana kerja nasional yakni peningkatan penggunaan produk daam negeri, pengendalian inflasi, serta penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rencah karbon dan berketahanan iklim.
“Dari total ada 3.133 usulan, dimana 2.078 yang sudah diakomodir. Ada 1.055 yang belum diakomodir dari seluruh kabupaten/kota. Ini tahun terakhir, tolong diawasi ini (progress pembangunan), jangan sampai salah,†katanya.
Sedangkan terkait adanya ucapan terima kasih dari warga di sejumlah daerah yang mengaku mendapatkan manfaat atas uluran tangan pemerintah, Gubernur menyebutkan bahwa hal itu merupakan kewajiban seorang pimpinan pemerintahan. Ditambah lagi, semua tidak terlepas dari peran serta dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Karena itu dirinya mengapresiasi Kerjasama dan sinergi pemerintah kabupaten/kota serta seluruh unsur Forkopimda yang mendukung berjalannya pembangunan di Sumut.
