beritasumut.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin membuka secara resmi Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025 untuk Zona Dataran Tinggi, di Sibayak Hotel, Berastagi, Kabupaten Karo.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Hassanudin menyampaikan, ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut, yakni kualitas sumber daya manusia dan sosial, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah.
“Dalam Pra Musrenbang ini, saya sampaikan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut," ujar Pj Gubernur dalam sambutannya pada pembukaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut tahun 2025 Zona Dataran Tinggi, Selasa (16/01/2024).
Pertama, terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Hal ini, katanya, menjawab permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi, dan ketahanan bencana, yang akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis.
"Seperti pelaksanaan SMA terbuka, pembangunan ruang kelas baru, pemberian makanan pendamping ASI Balita, layanan mobil kesehatan mental dan perlindungan kesehatan ibu dan anak," ujarnya.
Kedua, terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin menyebutkan pertumbuhan ekonomi ini akan menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. "Terakhir, keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, Hassanudin meminta kepada kabupaten/kota untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis parsial, dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan, yang disesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.
"Forum pra Musrenbang ini menjadi penting, bagaimana kita menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integritas antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota," katanya.
Disampaikan juga, kelemahan perencanaan selama ini yakni belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam suatu perencanaan yang terintegrasi. Karena itu, saatnya semua pihak harus meninggalkan ego sektoral dengan ego kewilayahan. “Inilah tujuan yang ingin kita wujudkan dalam pra Musrenbang ini,” sebutnya.
Pada Pra Musrenbang Dataran Tinggi yang akan berlangsung hingga 17 Januari tersebut, hadir Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, para pimpinan OPD Pemprov Sumut, Pimpinan Wilayah Bank Indonesia Sumut, dan para bupati/walikota, di antaranya, Bupati Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan (Humbahas), Pakpak Bharat, Toba, Wakil Bupati Taput, dan Walikota Pematangsiantar.