Politik & Pemerintahan

BEM se-Indonesia Ultimatum Jokowi, Koordinator PMPHI Sebut Itu Bentuk Pelanggaran Hukum



BEM se-Indonesia Ultimatum Jokowi, Koordinator PMPHI Sebut Itu Bentuk Pelanggaran Hukum
BERITASUMUT.COM/BS04
Gandi menegaskan, pihak yang mengultimatum Presiden Jokowi maupun menyudutkan pemerintahan dan Ketua KPK, dapat dijerat pasal penghasutan. Untuk penerapan pasal ini justru dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati putusan hukum terkait pemberhentian 56 orang pegawai KPK tersebut.

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat menyarankan, pihak yang selama ini menyudutkan lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri, tidak lagi memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pelanggaran hukum, apalagi sampai bertentangan dengan putusan MA dan MK. Sebab, Presiden Jokowi sudah menyerahkan permasalahan tersebut diselesaikan putusan hukum sesuai konstitusi bangsa ini.

"Dari awalnya PMPHI sudah memastikan sangat tidak mungkin bahwa puluhan orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun banyak pihak yang dengan sengaja membentuk opini di tengah masyarakat, bahwa masalah ini merupakan bentuk sentimen pribadi pimpinan KPK. Padahal, itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Gandi Parapat.

Baca Juga : Presiden Minta Kemenpora Bangun Pemusatan Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Gandi mendorong pemerintah agar tidak lepas tangan terhadap puluhan orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut. Meski tidak lagi menjadi pegawai KPK setelah keluarnya putusan berkekuatan tetap tersebut, PMPHI meminta pemerintah memberikan pendampingan untuk membantu mereka yang tidak bakal diangkat menjadi ASN. Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan untuk memuluhkan kondisi psikis mantan pegawai KPK tersebut.


Tag: