Politik & Pemerintahan

BEM se-Indonesia Ultimatum Jokowi, Koordinator PMPHI Sebut Itu Bentuk Pelanggaran Hukum



BEM se-Indonesia Ultimatum Jokowi, Koordinator PMPHI Sebut Itu Bentuk Pelanggaran Hukum
BERITASUMUT.COM/BS04

Beritasumut.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengingatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, supaya tidak tidak mengultimatum Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Koordinator PMPHI, Gandi Parapat juga mengingatkan Komnas HAM, Ombudsman maupun Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan judicial review atas hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. Sebab, keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

"PMPHI melihat ada upaya untuk membenturkan Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri terkait putusan MA dan MK tersebut. Hal yang sangat memiris, justru BEM ikut-ikutan mengultimatum Presiden Jokowi dengan memberikan tenggat waktu 3x24 jam untuk segera mengangkat 56 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS)," ucap Gandi Parapat, Jumat (24/09/2021).

Baca Juga : PMPHI Nilai Kerumunan Massa Saat Vaksinasi, Akumulasi Tingginya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri

Gandi menduga, ada misi terselubung di balik ultimatum kalangan BEM tersebut. Ultimatum itu seharusnya tidak layak disampaikan kepada Kepala Negara, apalagi sampai diumumkan ke tengah publik. Seharusnya, BEM mewakili kalangan mahasiswa dapat berpikir secara intelektual, dan tidak terjebak dalam jurang penegakan hukum. "Mungkin kalangan BEM, ICW, Ombudsman, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), tidak menyadari dampak dari tudingan miring mereka terhadap pemerintahan, termasuk saat menyudutkan Ketua KPK Firli Bahuri melalui publikasi di berbagai media, adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum," ungkap Gandi Parapat.


Tag: