Sementara itu Peraturan Mendagri No. 61 tahun 2015 tentang ruang lingkup dan akses data kependudukan pasal 4 mengatur bahwa Kemendagri berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna yang meliputi : lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat pusat. Dalam hal ini, Astra dan FIF merupakan badan hukum Indonesia yang bersifat badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas.
"Aturan-aturan seperti ini belumlah memadai, belum cukup utuh, sehingga perlu diatur dalam undang-undang khusus. Ketidakjelasan perbedaan pelayanan publik dengan privat dalam UU bisa menjadi celah hukum. Masalahnya persoalan data penduduk ini sangat rawan diselewengkan. Makanya pemerintah harus segera serius untuk mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi ini. DPR sudah 'mengalah' agar RUU ini menjadi inisiatif pemerintah, agar lebih cepat dibahas. Faktanya sudah sekitar 3 tahun ini DPR belum terima draftnya. Sepertinya pemerintah belum satu suara terhadap beberapa hal. Ya segera disepakatilah, kompak gitu lho. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemerintah memang tidak mau melindungi data pribadi warganya," tegas Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.(rel)
