Politik & Pemerintahan

Sumut Segera Miliki Regulasi Perlindungan Ekosistem Gambut



 Sumut Segera Miliki Regulasi Perlindungan Ekosistem Gambut
beritasumut.com/BS03

beritasumut.com - Sumatera Utara (Sumut) segera memiliki Regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Sehingga upaya pelestarian fungsi Ekosistem Gambut dan pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, segera terwujud.

Proses penyusunan RPPEG Provinsi Sumut telah dimulai sejak November 2021 dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.4/695/KPTS/2021 tentang Tim Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (TPPEGM) Provinsi Sumut. Untuk semakin mematangkan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) pun ingin mendengar pendapat masyarakat.

Untuk itu, Pemprov Sumut menggelar konsultasi publik. Saran dan masukan dari seluruh pihak diharapkan semakin memperkaya dan mempertajam dokumen RPPEG, sehingga akan menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, sebelum disajikan kepada Gubernur Sumut untuk disahkan.

“Konsultasi publik hari ini menjadi kesempatan mematangkan dokumen secara kualitas informasi agar siap menuju tatanan regulasi pengelolaan gambut berkelanjutan bagi Provinsi Sumut,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang diwakili Plh Kepala Bappeda Provinsi Sumut Yosi Sukmono saat membuka Konsultasi Publik RRPEG di Gedung Bina Graha Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (29/11/2022).

RPPEG adalah sebuah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RRPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya.


Tag: