Politik & Pemerintahan

Kepala BKAD Medan, Zulkarnain Lubis: Pemko Medan Berwenang Penuh Tetapkan Bentuk Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan HPL



 Kepala BKAD Medan, Zulkarnain Lubis: Pemko Medan Berwenang Penuh Tetapkan Bentuk Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan HPL
beritasumut.com/BS07

beritasumut.com - Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1, 2, dan 3 Petisah Tengah secara sah adalah aset milik Pemerintah Kota Medan dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 1974 sebagai perpanjangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tidak ada cacat kewenangan ataupun cacat yuridis dari penerbitan Sertifikat HPL Petisah Tengah.

“Warga pemegang HGB harus memahami betul bahwa Hak Guna Bangunan yang mereka peroleh berada di atas Tanah HPL milik Pemerintah Kota Medan, bukan di atas tanah miliknya sendiri atau bukan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dengan demikian menuntut atau memaksa Pemko Medan agar mengeluarkan rekomendasi HGB sangat keliru dan tidak berdasarkan azas hukum yang berkeadilan,” tegas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Zulkarnain Lubis, di kantornya, Senin (20/03/2023).

Zulkarnain menambahkan, warga juga harus tahu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 35, telah mengatur, bahwa Hak Guna Bangunan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Zulkarnain, Pemko Medan memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemko Medan tetap berada pada koridor aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah, di antaranya Hak Pengelolaan dan Hak Pakai yang dimiliki dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai aturan operasional pengelolaan Barang Milik Daerah.

Zulkarnain menyebutkan, dalam mekanisme pengelolaan barang milik daerah Pemko Medan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan aturan-aturan lain yang memiliki relevansi, tanpa terkecuali kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang memiliki harmonisasi hukum yang kuat.

Dia memaparkan, Pasal 7 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah menjelaskan, bahwa pemegang Hak Pengelolaan mempunyai wewenang menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain, menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak sesuai dengan perjanjian, dan rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang merupakan rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ungkap Zulkarnain, juga diatur bahwa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbarui sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan dan apabila memenuhi syarat. Zulkarnain merincikan, syarat-syarat itu adalah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum.


Tag: