Peristiwa

Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BUMD Pemprov Sumut Tandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegerasi



Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BUMD Pemprov Sumut Tandatangani Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegerasi
BERITASUMUT.COM/BS03

Beritasumut.com - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen bersama program pencegahan tindak pidana korupsi terintegerasi. Program pencegahan korupsi ini merupakan gagasan dari Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan data KPK tahun 2004-2020 jenis profesi/jabatan yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah swasta, yakni 308 orang. Sedangkan jenis perkara yang paling banyak ditemukan KPK pada periode tersebut adalah penyuapan. Sehingga Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK dinilai tepat untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ini.

“Kita tentu ingin tata kelola BUMD kita lebih baik lagi dan jauh dari tindakan-tindakan yang salah. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah Pemprov Sumut akan lebih optimal, itu yang kita dan KPK harapkan sehingga pembangunan bisa kita lakukan lebih cepat lagi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah usai Rakor Pencegahan Korupsi pada BUMD, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No.30, Kota Medan, Senin (26/04/2021).

Baca Juga : Hari Kartini, Penasihat DWP Kemenag Ajak Kader Perempuan Aktif dalam Pencegahan Korupsi

Menurut Musa Rajekshah, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan secara hukum. “Butuh upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif karena korupsi ini merupakan kejahatan yang kompleks,” jelasnya, didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.


Tag: