Peristiwa

Terkait Penahanan Mahasiswa di Aksi Mayday, KontraS Sumut Kritisi Penanganan Massa Kepolisian



Terkait Penahanan Mahasiswa di Aksi Mayday, KontraS Sumut Kritisi Penanganan Massa Kepolisian
BERITASUMUT.COM/IST
Bahkan, sambung Ali, massa aksi perempuan merasa diintimidasi melalui tatapan, komentar-komentar hingga pengambilan gambar dari jarak dekat oleh personel kepolisian berpakaian sipil. Tindakan-tindakan itu menurut Ali, merupakan bentuk arogansi, karena menunjukan jika kepolisian tidak mengindahkan PERKAP 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

"Dalam PERKAP tertera jelas berbagai larangan, seperti bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa. Selain itu ada juga kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa," terangnya.

Senada, Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam mendesak Kapolda Sumut agar mengevaluasi seluruh jajarannya yang terlibat dalam penanganan aksi Mayday di Medan kemarin. Sebab, ujar dia, pembiaran berbagai perlakuan aparat keamanan terhadap massa aksi itu berpotensi merusak demokrasi. "Ke depan, rakyat bisa berpikir berulang kali untuk menyampaikan pendapat. Tentu ini berbahaya," jelasnya.

Bagi Amin, pengamanan unjuk rasa semata-mata untuk dan atas nama melindungi. Pertama, melindungi hak pengunjuk rasa untuk menyampaikan pendapat. Kedua, melindungi hak orang lain (diluar pengunjuk rasa) dan kedua belah pihak harus diperlakukan sama adilnya."Menjadi tak masuk akal jika aksi damai justru di intimidasi, bahkan ditangkap sebelum melakukan tindak pidana. Jelas-jelas ini pola yang keliru," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal belum adanya proses hukum yang tegas terhadap aparat pelaku kekerasan, khususnya pelaku kekerasan terhadap massa aksi. Alhasil, penggunaan kekerasan dianggap hal biasa dalam menghadapi massa aksi."Padahal ada segudang aturan yang melarang penggunaan kekerasan. Bahkan pelaku bisa dihukum baik secara etik, maupun secara pidana," tutupnya.(BS04)


Tag: