Rajuddin mengaku miris dan prihatin atas masalah ini. Sebab masyarakat banyak yang tak mendapatkan KTP, padahal identitas itu sangat penting. Apalagi diduga ktp abal abal tersebut digunakan oleh orang luar. "Miris kali, masyarakat setiap hari ada kepentingannya yang mengharuskan pakai KTP, terutama bagi yang sakit. Mereka kan harus memiliki KTP elektronik untuk mengurus BPJS. Jika itu tak ada, kan sulit. Walaupun bisa menggunakan surat keterangan, tapi kan prosesnya panjang dan memakan waktu lama. Apalagi diduga KTP ini digunakan oleh orang luar. Coba lihat saja wajah di KTP abal-abal itu, wajah asing. Kan menjadi tanda tanya, siapa pemainnya, kok bisa lolos? Berarti ini kan ada pihak-pihak yang sudah kebobolan. Wajahnya orang asing tapi bisa memiliki KTP Indonesia," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan yang menduga adanya keterlibatan petinggi negara dan kolaborasi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, anggota dewan ini tampaknya enggan berkomentar. Dia hanya meminta agar pemerintah mempertegas dan mengusut masalah ini sampai ke akarnya. "Pemerintah harus segera lakukan klarifikasi, jangan sampai rakyat yang menjadi korban dan orang luar yang memiliki uang bisa dengan begitu mudah memperoleh identitas kependudukan Indonesia," pungkasnya. (BS07)
Tag:
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
