Peristiwa

Rudi Hartono Bangun Desak Kejagung Selidiki Sampai Tuntas Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng



Rudi Hartono Bangun Desak Kejagung Selidiki Sampai Tuntas Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng
BERITASUMUT.COM/IST
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.

Beritasumut.com-Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar melakukan penyelidikan kasus korupsi ekspor minyak goreng hingga tuntas. Rudi berharap penyelidikan itu dapat membuka tabir dugaan permainan dan kongkalikong pihak pengusaha crude palm oil (CPO) dan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hal itu ditegaskan Rudi menyikapi ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng.

“Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya,” tegas Rudi dalam siaran tertulisnya, Selasa (19/4/2022).

Baca Juga : Ketua Dewan Rempah Indonesia Sumut Harapkan Kementan Bantu Mengglobalkan Andaliman

Selama ini, lanjut politisi asal Langkat, Sumatera Utara (Sumut) ini, Komisi VI DPR RI kerap menanyakan ke Mendag Muhammad Lutfi dan jajaran Dirjen Kemendag terkait kelangkaan minyak goreng, namun Kemendag mengklaim bahwa masalah kelangkaan minyak goreng karena ulah pengusaha.

"Namun dengan adanya penetapan Dirjen Daglu Kemendag menjadi tersangka, membuktikan bahwa Dirjen Daglu ini yang telah membuat kisruh dengan mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng dan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)," terang Politisi Partai NasDem ini.

“Jika tahu kebijakan yang salah itu, kenapa Mendag mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Langkah Kejagung saat ini suda sangat tepat, mengurai masalah mendasar minyak goreng untuk rakyat ini. Karena jika mau tegas, pemain besar CPO dan minyak goreng ini paling di Indonesia ada 4 atau 5 perusahaan".


Tag: