
Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat Halangi Efisiensi Anggaran
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & Pemerintahan beritasumut.com - Proyek perbaikan jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sepanjang 450 Km sudah pada tahap fungsional. Saat ini sedang dilakukan normalisasi samping jalan, drainase, pemasangan batu, merapikan bahu jalan, menambal jalan berlubang, serta pengerasan jalan.
Ini merupakan tahap awal sebelum pengaspalan agar mendapat hasil maksimal dan telah dilakukan sejak akhir Juni lalu. Beberapa daerah yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan antara lain Sp.Pertempuran-Bts. Medan (Marelan), jalur alternatif Medan-Berastagi (Kec. Kutalimbaru), ruas batas P. Siantar-P. Raya (Kec. Panei), Tanah Jawa-Bts. Asahan, Bts. P. Siantar-Tanah Jawa, Jalan PLTA Sidikalang, Jalan Huta Jungak (Pakpak Bharat), ruas Gunung Tua-Binanga (Paluta), ruas Ujung Batu-bts. Riau (Palas), dan Muara Soma â€" Sp. Gambir (Madina).
“Sekarang masih tahap awal, namanya tahap fungsional seperti membuat aliran air, membersihkan jalan, menambal lubang, pengerasan dan lain-lain. Itu harus dilakukan sebelum pengaspalan,†kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede saat konferensi pers di Lt. 2 Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (26/07/2022).
Pada akhir Agustus, menurut keterangan Bambang Pardede akan mulai dilakukan pengaspalan jalan di berbagai ruas jalan. Targetnya, tahun 2022 proyek perbaikan jalan 450 Km Sumut bisa mencapai 33% dan sisanya diselesaikan tahun 2023.
“Target kita akhir Agustus sudah mulai pengaspalan, bahkan mungkin ada yang di minggu ketiga karena ada ruas yang lebih cepat selesai tahap fungsionalnya. Target kita tahun ini 33%, sekitar 53 ruas jalan,†kata Bambang Pardede.
[br] Berdasarkan keterangan Bambang, proyek perbaikan jalan ini menggunakan skala prioritas, penunjang kawasan pariwisata, pertanian dan jumlah penduduk menjadi pertimbangan penting. Selain itu, titik ruas jalan yang diperbaiki juga memperhatikan tingkat kerusakan.
“Dana kita terbatas, bahkan setelah dengan metode multi years, kita punya Rp2,7 T karena itu ada skala prioritas. Di ruas jalan juga kita punya indikator bagian mana yang harus diperbaiki, tingkat dengan rusak parah kita utamakan,†tambah Bambang.
Secara keseluruhan ada 167 paket pengerjaan pada proyek ini yaitu jalan sepanjang 450 Km, pembangunan jembatan, drainase dan bronjong. Proyek ini menurut Bambang perlu partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak agar berjalan dengan baik.
“Semua pihak saya harapkan melibatkan diri, menjadi pengawas dan memberikan masukan kepada kami karena yang kita bangun untuk kepentingan kita juga. Bila ada pembangunan atau perbaikan yang menurut Anda tidak sesuai lapor ke kami, kita mau ini maksimal,†tegas Pardede.(BS03)
Luhut mengatakan efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara,khusunya di daerah
Politik & PemerintahanDia menyebut usaha patungan yang ingin dibangun mengenai pengadaan kapasitas energi baru terbarukan 10 gigawatt.
EkonomiAviliani mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Danantara adalah untuk meningkatkan minat investor. Jika menarik investasi dari Kementeri
EkonomiDia menyebut, Danantara akan membuat perusahaan atau BUMN yang tergabung lebih efisien dan transparan.
Ekonomienetapan itu dilakukan usai gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal.
PeristiwaSelama ini dividen BUMN merupakan kekayaan negara dipisahkan yang masuk dalam setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Anggaran Penda
Ekonomi, penghimpunan tabungan haji kerap menemui kendala dari sisi nilai tukarnya dengan dolar.
EkonomiTujuan utamanya adalah memastikan jalur mudik aman, kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik, dan menyediakan mudik gratis dengan tiga mod
PeristiwaHal ini berlaku seiring dengan pengesahan RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)
EkonomiPerubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi UndangUndang (UU).
Ekonomi