Beritasumut.com-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk membangun whistleblowing system. Hal ini dilakukan untuk memudahkan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi.
Dilansir dari laman Kadin, Rabu (31/03/2021), mengacu pada pasal 4 ayat 2 mengenai peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi, yang menyatakan bahwa Korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakan pidana yang dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
Baca Juga : Kadin Medan dan PHRI Sumut Dukung Ikajara FunBike Heritage 2021
Melalui whistleblowing system, Bambang mengatakan para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum. Sistem ini merupakan upaya KPK dan Kadin untuk terus bersinergi mencegah terjadinya korupsi dalam dunia usaha.
Lebih jauh, Bambang menilai upaya pencegahan (preventif) lebih diutamakan dibandingkan dengan tindakan represif (penindakan). Jika dilihat dari aspek penyelamatan aset, tindakan preventif akan lebih optimal dan berdaya guna dalam penyelamatan aset atau keuangan negara, dibandingkan tindakan represif.
[br] Wakil Ketua Kadin Indonesia menambahkan, selama ini yang diterbitkan pemerintah pasca reformasi cenderung merugikan pengusaha, dilihat dari sektor perizinan, lingkungan dan pajak justru kebijakan kebijakan yang dihasilkan justru mempersulit perngusaha, hal ini dapat memicu tindakan korup yang melibatkan pihak swasta/dunia usaha.
“Secara prinsip, dalam konteks dunia usaha, saya meyakini sepenuhnya bahwa tentunya tidak ada satu pun pengusaha yang mau terjerumus pada tindak pidana korupsi. Namun kenyataan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi dan menempatkan para pengusaha dalam posisi dilematis".
Baca Juga:
"Di satu sisi ingin berpartisipasi dalam proses bisnis yang berjalan, namun di sisi lain juga dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam birokrasi atau mekanisme bisnis yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka, sehingga terlibat pada suatu tindak pidana korupsi," pungkasnya.(BS09)
Baca Juga:
beritasumut.comPemerintah Kota Gunungsitoli dan Bank Sumut memperkuat sinergi pengelolaan keuangan daerah melalui penandatanganan Memorandu
Ekonomi
beritasumut.com ASUS kembali menghadirkan rangkaian produk inovasinya yang dirilis sepanjang tahun 2025 ini di Sumatera Utara. Tak hanya da
Tekno
beritasumut.com Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mengambil langkah ny
Pendidikan
beritasumut.com Dalam memperingati hari pahlawan di bulan november, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Medan dan Perwakilan Umat Bu
Cerita Sumut
beritasumut.comPengusaha terkemuka, Arman Chandra SE, MPd, dipastikan kembali memimpin Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan untuk p
Berita
Kegiatan ini diikuti 20 anggota KTH dan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus m
Berita
beritasumut.com Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa transisi energi global hanya dapat tercapai
Pendidikan
Dalam gugatannya, Amran menuntut agar Tempo membayar ganti rugi sebesar Rp 200 miliar lebih karena merusak citra dan reputasinya serta Kemen
Peristiwa
Selain untuk menjaga kebugaran, kegiatan rutin setiap minggu pagi dilakukan ini, juga jadi ajang kampanye hidup sehat, untuk warga Medan.
Kesehatan
beritasumut.comPanitia Mukota VI KADIN Medan memperpanjang jadwal pendaftaran bakal calon Ketua KADIN Medan.Awalnya pendaftaran ditutup pad
Cerita Sumut
