Peristiwa

PW NU Sumut Tegaskan Pemindahan Masjid Amal Silaturrahim Sesuai Fakta Hukum



PW NU Sumut Tegaskan Pemindahan Masjid Amal Silaturrahim Sesuai Fakta Hukum
BERITASUMUT.COM/BS04

Beritasumut.com - Menyikapi polemik pemindahan Masjid Amal Silaturrahim yang berkembang belakangan ini, maka PW NU Sumatera Utara menyatakan, bahwa pemindahan masjid tersebut telah sah sesuai aturan hukum. Sikap PW NU ini diambil setelah dilakukan investigasi yang diketuai oleh Dr Ibnu Affan SH MHum (yang juga Wakil Sekretaris PW NU Sumatera Utara) sesuai surat tugas nomor 34/PW/A.I/6/2021.

Wakil Sekretaris PW NU Sumatera Utara Dr Ibnu Affan SH MHum, pada Kamis (09/09/2021) mengatakan, dari hasil investigasi, diperoleh fakta-fakta, bahwa rencana pemindahan Masjid Amal Silaturrahim telah disepakati antara Nadzir Tanah Wakaf dan BKM Masjid Amal Silaturrahim dengan pihak Perum Perumnas sebagaimana dinyatakan dalam berita acara kesepakatan pemindahan Masjid Amal Silaturrahim di Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukaramai II Medan, tertanggal 16 Juni 2017 yang kemudian diperkuat dengan berita acara serupa tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat memindahkan Masjid Amal Silaturrahim.

"Fakta selanjutnya adalah adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 560 Tahun 2018 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pemberian izin perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya pihak pemerintah melalui Menteri Agama RI telah memberi izin bagi pemindahan masjid tersebut," jelas Wakil Sekretaris PW NU Sumut.

Baca Juga : Maling Motor di Masjid, Suami-Istri Ini Diringkus Unit Reskrim Polsek Medan Timur

Ibnu Affan menjelaskan, adanya informasi yang beredar menyatakan, bahwa pihak Perum Perumnas telah menarik kembali bangunan Masjid Amal Silaturrahim yang baru sesuai surat Perum Perumnas No. Sukaramai/01/1511/X/2019 tertangggal 18 Oktober 2019 adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan.


Tag: