Di zona kedua, titik aksi di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara terdiri dari 800 orang yang berasal dari buruh FSPMI Labuhabatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Induk, mayoritas massa buruh perkebunan.“Zona Tiga, titik tujuan Aksi dipusatkan di kantor Wali Kota Padangsidimpuan, masa aksi berjumlah 500an angggota FSPMI se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang berasal dari Padang sidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailingnatal,” terangnya.
Willy menjelaskan, dalam aksi nanti para buruh tetap mengusung tuntutan secara nasional dan daerah. Tiga Tuntutan Rakyat/Buruh (Tritura Plus) menjadi tema utama, yakni satu untuk turunkan harga BBM, listrik serta pemerintah memberikan kepastiaan ketersediaan pangan dan energi. Dua tolak upah murah, cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, jadikan 84 item Kebutuhab Hidup Layak (KHL). Tiga, tolak TKA Tiongkok dan cabut Perpres No 20 tahun 2018 tentang TKA. Plus hapus Outsourcing dan 2019 pilih presiden yang pro buruh.
“Untuk tuntutan daerah, kita minta agar Gubernur Sumut peduli akan kehidupan dan kesejahteraan kaum buruh. Kemudian kita meminta agar Gubernur mencopot direktur PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), kerena perusahaan milik Pemda itu melakukan PHK sewenang wenang terhadap pekerjanya. Dan beberapa tuntutan perburuhan lain di daerah Sumut,” jelas Willy.
Mewakili buruh, Willy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumut khususnya pengguna jalan seputaran titik aksi jika nanti terganggu. Menurutnya aksi ini dilakukan sebagai momentum peringatan kepada pemerintah, bahwasanya hingga saat ini kaum buruh di Indonesia pada umumnya dan Sumut pada khususnya masih jauh dari sejahtera.
“Kepada masyarakat Sumut kami mohon maaf jika pada besok aktivitasnya sedikit terganggu, dan kami juga meminta kepada kepolisan Polda Sumut melakukan pengamanan dengan humanis kepada para buruh yang melakukan aksi hari buruh nantinya,” tutupnya.(BS04)
Tag:
Politik & Pemerintahan
Politik & Pemerintahan
Peristiwa
Peristiwa
Peristiwa
Peristiwa
